Andi Mallarangeng Menjawab Kisruh Demokrat

VIVAnews - Laporan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bola panas di internal Partai Demokrat.

Mahfud sebelumnya melaporkan adanya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedri M Ghaffar.

Nazaruddin, kata Mahfud, memberikan uang sebesar 120 ribu dollar Singapura, sekitar Rp829 juta. Uang itu dimasukkan dalam dua amplop kepada Janedri. (Laporan lengkap Mahfud, baca di sini)

Isu penyuapan yang menyeret nama Nazaruddin kabarnya langsung menimbulkan friksi di internal Partai Demokrat. Sebagian kader Demokrat, seperti Ruhut Sitompul, langsung berang dengan inisiatif Mahfud yang melaporkan dugaan penyuapan itu ke Ketua Dewan Pembina partai, Yudhoyono.

Bagaimana tanggapan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Mallarangeng?

"Kalau soal partai dan etika, tanyakan saja kepada dewan kehormatan partai. Kalau soal hukum, tanyakan saja kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Andi kepada VIVAnews.com.

Andi pekan lalu dengan tegas membantah kabar kalau partainya itu pecah. "Partai Demokrat solid, semua kader solid. Tidak ada perpecahan. Mekanisme organisasi partai, unit partai bertanggung jawab. Kami semua berharap persoalan ini bisa dituntaskan segera," tegas Andi.

Belakangan ini ini isu tidak sedap melilit Partai Demokrat sejak kasus suap yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, diungkap oleh Komisi pemberantas Korupsi (KPK).

Dua kader Partai Demokrat, Nazarudin dan Angelina Sondakh, diduga terlibat kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan, Menpora Andi Mallarangeng sempat dikait-kaitkan dengan kasus suap ini.