DPR: Jangan Sampai Partai Aceh Terpinggirkan

VIVAnews – Wakil Ketua DPR dan Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Priyo Budi Santoso, menekankan pentingnya pemerintah merangkul semua pihak dan kekuatan politik di Aceh pada Pilkada Aceh yang rencananya digelar Februari 2012 mendatang.

“Kalangan yang belum diberi tempat, seperti Partai Aceh, harus diberi kesempatan ikut berpartisipasi dalam Pilkada Aceh dengan mengusung calon-calonnya. Kalau Partai Aceh merasa terpinggirkan, sudah tentu kami khawatir adanya eskalasi,” kata politisi Golkar itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Januari 2012.

Partai Aceh adalah salah satu partai yang belum sempat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Aceh. Partai Aceh adalah partai politik lokal di Aceh yang dahulu dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain Partai Aceh, sejumlah partai lain yang belum mendaftar dalam Pilkada Aceh antara lain Golkar, PKS, dan PAN.

Priyo mengingatkan, jangan sampai Pilkada Aceh justru berbuntut masalah baru akibat tak semua kekuatan politik, baik parpol maupun independen, tidak terakomodir dalam pilkada tersebut.

“Jangan sampai pilkada yang notabene merupakan pesta demokrasi, justru menggugurkan bangunan yang susah payak kita bangun, yaitu kedamaian Aceh,” tegas Priyo.

Saat ini, KPU sendiri telah menutup pendaftaran peserta Pilkada Aceh. Karena itu pula Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menggugat keputusan KPU ke Mahkamah Konstitusi. Mendagri menilai KPU tidak memberi waktu yangcukup bagi partai-partai di Aceh untuk mendaftar menjadi peserta Pilkada.

Mendagri pun meminta KPU memperpanjang waktu pendaftaran dalam Pilkada Aceh. “Khusus Aceh, saya minta perlakuan khusus. Mudah-mudahan MK bisa membuka ruang untuk melakukan penjadwalan kembali atas proses Pemilukada di Aceh,” kata Mendagri.

Gugatan Mendagri itu mendapat dukungan dari Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Ia yakin, pembukaan kembali pendaftaran peserta Pilkada Aceh tidak akan mengganggu keseluruhan proses pilkada yang sudah berjalan.

“Buka kesempatan bagi Partai Aceh dan yang lain untuk mendaftar. Semua calon harus bisa diakomodir. Khusus Aceh, ada dinamika yang harus dipahami,” tegas politisi Golkar itu.

Apabila semua kekuatan politik di Aceh terakomodir, Priyo yakin Pilkada Aceh akan berlangsung damai. “Karena yang menang dan yang kalah benar-benar pilihan murni rakyat Aceh,” kata dia.

“Aceh harus kita rawat, karena Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari RI. Partai Aceh pun kini sepaham dengan kita, bahwa Aceh adalah bagian dari NKRI,” Priyo menambahkan.

Untuk mencari solusi atas kemelut Pilkada di Aceh inilah, Tim Pemantau Otsus Aceh yang diketuai Priyo hari ini menggelar pertemuan dengan Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Ketua BIN, KPU, dan Bawaslu.

“KPU, Bawaslu, sampai MK, kami serukan untuk mendekati Aceh dengan kebijaksanaan. Jangan hanya bicara teknis tata hukum yang kaku. Aceh adalah perlakuan khusus karena merupakan wilayah pascakonflik,” kata dia.