Pilkada Serentak, Demokrat Diminta Usung Calon Bebas Korupsi

VIVA.co.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 akan digelar pada 15 Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sejumlah daerah sudah mulai melakukan persiapan dan tahapan Pilkada.

Masing-masing partai politik juga tengah melakukan verifikasi untuk mendorong kader terbaiknya menjadi pemimpin di sejumlah daerah. Tak terkecuali Partai Demokrat.

Ketua Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) Sulawesi Tenggara, Johny David, meminta Demokrat memilih kader yang bersih dari kasus hukum, termasuk korupsi. Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Komitmen SBY untuk memberantas korupsi dipertanyakan, ketika harus mengusung napi korupsi sebagai calon kepala daerah dari Partai Demokrat," kata Johny dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Agustus 2016.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sudah menyerahkan surat rekomendasi terhadap para pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati serta paslon walikota dan wakil walikota di Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Khusus untuk Sultra, dari tujuh daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017, baru empat daerah yang pasangan calonnya sudah mengantongi surat rekomendasi diusung oleh Partai Demokrat.

Keempat daerah tersebut yakni, Kabupaten Kolaka Utara Nur Rahman Umar–Abbas, Kabupaten Buton Selatan Agus Faisal Hidayat–La Ode Arusani, Kabupaten Buton Tengah Mansyur Amila–Saleh Ganiru dan Kabupaten Muna Barat La Ode Rajiun Tumada–Ahmad Lamani. Sementara untuk Kota Kendari, Kabupaten Buton, dan Bombana, masih menunggu ditandantangani oleh SBY.

Tiga pasangan calon untuk ketiga daerah ini pun sudah ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat. Mereka adalah Muhammad Zayat Kaimoeddin–Suri Syahriah Mahmud (Kendari), Samsu Umar Abdul Samiun–La Bakri (Buton) dan Tafdil–Johan Salim (Bombana).