Novanto Tersangka, ARB Sepakat Tak Perlu Munaslub

VIVA.co.id – Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie menyepakati keputusan Dewan Pimpinan Pusat  Partai Golkar untuk tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Wacana Munaslub sempat mencuat usai Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  dalam kasus mega korupsi e-KTP. Munaslub sendiri, diperlukan sebagai mekanisme untuk mengganti jabatan ketua umum Partai Golkar.

Ical, sapaan Aburizal, menyampaikan Partai Golkar memang sebaiknya tetap menjalankan hasil dari Musyawarah Nasional yang terakhir diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Mei lalu. Ada pun, Munas itu lebih menghasilkan keputusan terkait upaya pemenangan Golkar baik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, atau pun Pemilihan Umum 2019.

"Kita sepakat sekarang tidak ada satu pun Munaslub. Kita harapkan ada pemberian wewenang penuh (kepada Setya Novanto) untuk melakukan tugas tugas sesuai dengan adanya keputusan-keputusan Munas yang lalu," ujar Ical di kediamannya, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juli 2017.

Ical menyampaikan hal ini usai menerima kedatangan Novanto. Menurut dia, status tersangka Novanto juga tidak akan banyak memengaruhi kinerja Golkar secara umum untuk melaksanakan hasil munas. Pasalnya, Ical menyampaikan, Partai Golkar menganut sistem kepemimpinan 'kolektif kolegial'.

Saat Novanto berhalangan melaksanakan tugasnya karena harus memenuhi panggilan pemeriksaan, misalnya, maka wakil-wakil Novanto di DPP harus berperan menggantikannya.

"Dengan langkah-langkah yang tadi diambil tadi di rapat pleno, saya yakin dan percaya bahwa Partai Golkar tetap berjalan," tutur Ical.