Formappi: Kenaikan Dana Partai Bisa Jadi Bancakan

VIVA.co.id - Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, kenaikan dana subsidi bagi partai politik semestinya diikuti oleh mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dari parpol. Termasuk pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya kira penting untuk melibatkan KPK dalam proses pengawasan agar benar-benar dijamin dana bantuan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan peruntukannya, yakni demi meningkatkan pendidikan politik warga negara," kata Lucius ketika dihubungi VIVA.co.id, Selasa, 29 Agustus 2017.

Menurut Lucius, jika model pertanggungjawaban dana parpol tidak diatur secara ketat, maka sangat mungkin penambahan anggaran hanya jadi lahan bancakan baru bagi parpol. "Akibatnya pendidikan politik tak pernah serius digarap, sehingga kita selalu kembali pada laku politik lama yang kerap disebut money politics," ujar Lucius.

Lucius menuturkan, idealnya peningkatan subsidi terhadap parpol harus didahului sebuah upaya membereskan tata kelola partai politik baik secara institusi maupun terkait keuangan parpol. Menurut dia, memberikan bantuan tanpa jaminan adanya pengelolaan yang transparan hanya akan sia-sia.

"Lalu peningkatan subsidi tanpa disertai sanksi untuk parpol yang terbukti menyeleweng hanya akan memanjakan parpol untuk terus hidup dalam budaya korup," kata Lucius.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana partai politik akan naik hingga 10 kali lipat, dari sebelumnya Rp108 per suara, menjadi Rp1.000 per suara. Menurut Sri Mulyani, pemerintah menimbang kenaikan dana parpol karena ada surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang disampaikan, waktu itu KPK menyampaikan surat kepada pemerintah, termasuk kepada saya, kepada Mendagri," kata Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2017. (mus)