DPR Nilai Isu 5.000 Pucuk Senjata Ilegal Meresahkan

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait dengan adanya impor ilegal lima ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo membingungkan.

Menurut Hasanuddin, pernyataan Jenderal Gatot itu dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas.

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara (APBN). Nah, ini lima ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siap? Dan untuk apa?" kata Hasanuddin melalui pesan singkatnya, Minggu, 24 September 2017.

Menurut Hasanuddin, informasi yang disampaikan Panglima TNI bisa jadi akurat, tapi lazimnya sesuai prosedur, informasi tersebut langsung dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan institusi terkait lain, yang menangani masalah keamanan negara.  

"Kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di-cross check dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, Kepala BIN dan Menkopolhukam," ujar dia.

Bahkan, Panglima TNI bisa langsung melaporkan hal tersebut kepada Presiden, untuk pencegahan dan bila diperlukan upaya penegakan hukum.

Purnawirawan Jenderal TNI itu menambahkan, lima ribu pucuk senjata api sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur TNI. Atas dasar itu, Hasanuddin menyarankan agar Panglima TNI ke depan lebih berhati-hati dalam merilis berita sensitif, terlebih yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara.

"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman, ya diselesaikan," tegasnya.

Sebelumnya, dalam acara silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 22 September 2017, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo ke Indonesia.

Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan. (ase)