Merevisi Pemilu Serentak
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Dalam pemilu, timbulnya korban menjadi sesuatu yang harus dihindari. Kekerasan juga dihindari. Meskipun memang, keduanya memiliki karakter yang hampir sama yaitu memobilisasi massa, berbagai sumber daya yang dibutuhkan secara masif.
Oleh karena pemilu merupakan aktivitas super kolosal, maka mengharapkan tidak ada masalah adalah sikap yang tidak masuk akal. Walaupun semua pihak harus meminimalir masalah. "Menzerokan problem itu tidak mungkin, tapi memang harus diperkecil," kata Sigit.
Dalam konteks itu, Sigit menilai respons penyelenggara pemilu dan pemerintah sudah cukup bagus. Mereka bergerak untuk mengatasi masalah, termasuk para korban yang meninggal juga diupayakan agar mendapatkan santunan.
Proses penghitungan suara di Papua
Sedangkan yang terkait dengan pemilu, dugaan kecurangan juga sudah diambil langkah-langkah solusi seperti menggelar pemungutan suara ulang. Masalah dalam penginputan data juga diadakan perbaikan.
Sigit menegaskan bahwa undang-undang juga perlu direvisi. Bagaimana menciptakan regulasi pemilu yang memungkinkan para petugas bekerja secara normal, dan manusiawi. Tidak full time, 24 jam, ada ruang untuk istirahat yang cukup sehingga tidak kelelahan, atau kecapekan. Adanya dokter-dokter keliling di setiap TPS juga menjadi salah satu pertimbangan.
Bicara masalah korban, Sigit mengakui pada zaman dia menjadi anggota KPU, juga ada petugas KPPS yang meninggal dunia. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak saat ini.
Saatnya Gunakan Teknologi
Terpisah, kolega Sigit yang juga pernah menjadi anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, juga mengakui ada masalah yang muncul dari penyelenggaraan pemilu kali ini. Tapi dia berpendapat itu bukan sesuatu yang disengaja apalagi bagian dari satu bentuk kecurangan. Selain itu, beban penyelenggara pemilu juga memang bertambah.
Karena itu, Hadar menilai bangsa Indonesia harus mencari tata cara pelaksanaan pemilu yang lebih sederhana, lebih simpel. Terlepas dari apakah sistem yang dipakai nantinya, pemilu serentak, atau terpisah secara nasional dan lokal.
Salah satu cara yang dia usulkan adalah dengan mulai menggunakan teknologi informasi misalnya dari level TPS. Bukan dalam hal pencoblosannya, tapi bagaimana mengecek pemilih itu memang berhak memilih atau tidak atau proses autentifikasi.