Karut-marut Rusun Jakarta

Djarot percaya, secara normal, mereka sebenarnya tidak mau. Tetapi, karena telah bertahun-tahun tinggal menggunakan lahan itu, maka timbul budaya mereka sendiri.

"Itu wajar, tetapi kami harus tetap konsisten demi memberikan hunian yang layak," kata dia.

Untuk permukiman yang legal atau tidak menggunakan lahan pemerintah, namun masih tetap dalam kondisi tidak layak, Djarot berpendapat, solusi terbaik bagi mereka adalah menerapkan sistem revitalisasi kawasan seperti membangun kampung deret. Kemudian, penataan rumah, jalan, septitank, dan juga penghijauan.

Djarot menegaskan, jika Jakarta ingin berbenah diri dalam aspek rumah atau hunian tempat tinggal, mau tidak mau sebagian besar warga harus bersedia mengadaptasi diri dengan hidup di rumah bertingkat. Karena, tidak ada lagi banyak lahan tersisa.

Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak akan semena-mena dalam mengatur proses relokasi warga. Mereka akan berdialog dengan warga terlebih dahulu untuk membicarakan proses konstruksi rusunawa ataupun tempat relokasi lainnya bagi mereka.

Puluhan Ribu Rusunawa

Untuk menyelesaikan permasalahan atau krisis rumah yang ada di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta tahun ini juga berencana membangun puluhan ribu unit rusunawa di 15 lokasi.

Di antaranya adalah Rusunawa Kampung Bandan sebanyak dua tower dengan 1.054 unit, Rusunawa Ujung Menteng dua tower berjumlah 1.054 unit, Rusunawa Rawa Buaya dibangun enam tower dengan jumlah 4.576 unit, Rusunawa Waduk Pluit dibangun tujuh tower dengan jumlah 4.000 unit, serta Wisma Atlet Kemayoran yang dibangun tujuh tower dengan jumlah 5.566 unit.

"Kami targetkan akan bangun 50.000 unit. Untuk tahap awal akan dibangun 21 ribu unit di 15 lokasi rusunawa," kata Kepala Dinas Perumahan dan Bangunan DKI Jakarta, Ika Lestari Adji.

Pembangunan tahap awal, 21 ribu unit rusunawa menelan anggaran sekitar Rp3,3 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)‎ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Rusunawa atau rusun terpadu juga dibangun di 10 lokasi pasar tradisional‎, yakni Pasar Sunter, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, Pasar Sindang, Pasar Serdang, Pasar Grogol, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Jelambar Polri, Pasar Sukapura, dan Pasar Blok G Tanah Abang.

Pemprov DKI juga berencana mengintegrasikan rusunawa dengan pusat kegiatan ekonomi untuk semakin memudahkan dan memberikan banyak fasilitas serta pelayanan kepada warga masyarakat.

Pasar-pasar besar di lima wilayah DKI dalam keadaan yang sudah tidak layak akan direvitalisasi dan didesain ulang dengan menambahkan unit rusunawa di bagian atas pasar. Dengan demikian, lantai dasar berfungsi sebagai sarana dan prasarana pasar rakyat.