Kapan Krisis Rumah Berakhir?

VIVA.co.id - Sengketa antara penghuni dan pengelola apartemen kerap terjadi. Misalnya, aksi bentrok antara penghuni dengan pengelola apartemen di bilangan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Para penghuni beramai-ramai turun ke jalan.
 
Beberapa di antaranya, membawa spanduk. Satu dua orang membawa pengeras suara. Mereka terpaksa menyampaikan aspirasi mereka melalui unjuk rasa.
 
Tak hanya itu, nyaris semua penghuni salah satu apartemen itu menumpahkan uneg-unegnya melalui media sosial, dengan harapan suara mereka didengar oleh pengelola.
 
Kejadian itu menjadi satu contoh dari banyaknya permasalahan perumahan di Jakarta. Sebagai kota metropolitan yang terfragmentasi, jumlah penduduk Jakarta terus bertambah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk DKI pada 2010, mencapai 9,6 juta jiwa. Imbasnya, tingkat kepadatan penduduk pun terus meningkat.
 
BPS melaporkan, pada 2014, tingkat kepadatan penduduk Jakarta mencapai 15.015 per kilometer persegi. Kondisi itu, menempatkan Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 
Tak hanya itu, berdasarkan data BPS pada 2014, proyeksi jumlah penduduk di Jakarta pada malam hari sebanyak 10 juta jiwa, sedangkan pada siang hari mencapai 20 juta jiwa. Perbedaan itu, karena aktivitas komuter yang ada di Jakarta, 85,47 persen untuk bekerja dan 14,53 persen untuk sekolah.
 
Para komuter ini bekerja di Jakarta, tetapi tinggal di luar Jakarta, karena tidak ada lagi perumahan yang terjangkau bagi mereka di Jakarta. Besarnya angka komuter ini menimbulkan problem transportasi, yang sayangnya, juga tak kalah buruknya dengan sektor perumahan.
 
Direktur Perumahan dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Nugroho Tri Utomo, memaparkan bahwa dalam kurun waktu 1990 dan 2010, jumlah penduduk perkotaan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 56 juta jiwa menjadi sekitar 128 juta jiwa.
 
"Diperkirakan, penduduk perkotaan mencapai 66,6 persen pada 2035, dengan pertambahan 3,4 juta jiwa setiap tahunnya antara 2010 dan 2035," kata Nugroho, belum lama ini.
 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Artinya, lebih dari separuh penduduk tinggal di perkotaan. Bisa dibayangkan, bagaimana memenuhi kebutuhan perumahan dengan jumlah penduduk yang membeludak?

Isu Besar
 
Maka tak heran, pengamat perumahan Panangian Simanungkalit menyebut perumahan menjadi isu besar di Jakarta dan sekitarnya. Apalagi, jumlah penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai 30 juta jiwa, menjadi aglomerasi terbesar kedua di dunia, setelah Tokyo-Yokohama.
 
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku selama ini, Pemerintah Provinsi DKI selalu memutar otak mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah perumahan bagi semua warga Jakarta tanpa terkecuali.
 
“Untuk wilayah Jakarta, pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa) itu adalah salah satu solusi utama, di samping solusi lainnya," katanya.
 
Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanudin, mengatakan bahwa saat ini, ada 13,5 juta jiwa keluarga yang belum memiliki rumah di Indonesia.
 
"Setiap tahun, kebutuhan rumah kurang lebih 800 ribu unit. Sedangkan kemampuan pemerintah dan masyarakat, hanya bisa memenuhi 400 ribu unit," paparnya.
 
Di Jakarta, ungkapnya, ada 550 ribu kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Maka, lahirlah program sejuta rumah dari Presiden Joko Widodo, guna mempercepat penyediaan rumah.

Halaman Selanjutnya

Tak tanggung-tanggung, potensi dana pembiayaan program sejuta rumah yang ditargetkan Jokowi mencapai Rp67,8 triliun. Kebijakan yang terbaru, pemerintah membangun rusun (rumah susun) minimal 20 lantai, lantaran sulitnya mencari lokasi yang strategis. Seperti diketahui, pembangunan rusun setidaknya membutuhkan lahan dengan luas minimal 3.000 meter persegi. Padahal, lahan seluas itu di tengah kota Jakarta sangat terbatas.