Kapan Krisis Rumah Berakhir?

Tak Diminati
 
Sayangnya, sejumlah pengembang ogah menjangkau kalangan menengah ke bawah. Selain untung yang kecil, pengembang juga dihadapkan mahalnya biaya konstruksi dan harga lahan.
 
Untuk itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mendorong perusahaan pelat merah melanjutkan sinergi BUMN. Misalnya, membangun rusun di dekat area transportasi publik, seperti stasiun kereta api.
 
Saat ini, ada dua BUMN yang terlibat dalam pembangunan rusunami dan rusunawa, yaitu PT Kereta Api Indonesia dan Perumnas.
 
Mantan menteri perindustrian dan perdagangan itu mengatakan, pembangunan rumah susun di tanah PT KAI untuk memaksimalkan aset KAI yang berupa lahan. Selain bisa memenuhi kebutuhan perumahan, rumah susun yang dibangun di tanah itu, diklaim bisa mengurangi kemacetan.
 
"Masyarakat jadi dekat dengan public transportation, sehingga tidak perlu kendaraan pribadi untuk bepergian," kata Rini.
 
Indra Widjaja Antono, vice president Corporate Marketing PT Agung Podomoro Land Tbk, mengatakan minat masyarakat Jakarta untuk membeli hunian vertikal cukup tinggi. Terutama, dalam tiga hingga empat tahun terakhir orang lebih ingin tinggal yang praktis.
 
Indra menilai, permintaan apartemen terbanyak ada di harga kurang dari Rp1 miliar. "Pangsa pasar apartemen di Jakarta saat ini 70-75 persen," ujarnya.
 
Dia mengungkapkan, perseroan pernah membangun apartemen dengan kisaran harga Rp200-300 juta per unit di Kalibata.
 
Selanjutnya, lebih memilih bangun apartemen untuk kelas menengah dengan kisaran harga Rp800 juta sampai Rp2 miliar, dan kelas menengah atas.
 
Tak bisa dipungkiri, pengembang lebih memilih membangun apartemen kelas menengah dan menengah atas juga akibat kurangnya dukungan dari pemerintah.
 
Sedangkan Eddy Hussi mengakui, sejumlah kebijakan pemerintah yang memperingan pembangunan rusun subsidi masih belum jelas.
 
"Misalnya, soal pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai) rusunami masih belum diperbaharui sesuai dengan harga yang ditentuan Kementerian PUPR, termasuk pembebasan PPh (pajak penghasilan)nya," tuturnya.
 
Padahal, dalam undang-undang, rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Sudah seharusnya negara hadir memastikan rakyatnya memiliki rumah yang layak huni.
 
Penyediaan lahan untuk membangun rusunami dan rusunawa di kota besar juga membutuhkan koordinasi antarinstansi dan keberpihakan anggaran.

Halaman Selanjutnya

 Negara Lain yang Berhasil Mungkin pemerintah perlu mencontoh negara yang sudah merumahkan rakyatnya dengan layak. Nugroho Tri Utami memaparkan, Brasil, India, Singapura, dan Thailand menjadi negara yang sukses mengembangkan rusun untuk MBR. “Hal itu, karena adanya kerja sama dengan swasta. Pemerintah juga berhasil menciptakan iklim yang kondusif dengan menerapkan insentif bagi swasta yang mengembangkan perumahan untuk MBR,” ungkapnya. Selain itu, kerja sama dengan para pemilik tanah dari kalangan masyarakat setempat (landlord), di mana pemerintah bekerja sama membangun rumah sewa dengan landlord setempat dan pengelolaannya diserahkan kepada yang bersangkutan. Menurutnya, keberhasilan penerapan pembangunan rusun di luar negeri karena pemerintahnya berhasil menghapus mitos bahwa, setiap rumah tangga harus memiliki rumah serta rumah yang layak dan aman adalah rumah tapak. “Masyarakat ditekankan bahwa menghuni rumah yang layak dan aman serta dekat ke pusat kegiatan adalah hal terpenting dalam mencapai hidup yang berkualitas. Hal itulah yang kemudian mendorong warganya untuk tinggal di rusun,” katanya.

Baca Juga

BPJS Gandeng BTN Mudahkan Pembiayaan Perumahan Peserta