'Berebut' Sampah Jakarta

Sampah
Sumber :
  • Irwandi Arsyad - VIVA.co.id


"
Wah, kalau TPST Bantar Gebang sampai ditinggalkan, pasti menimbulkan masalah yang luar biasa. Mereka ninggalin jutaan kubik tumpukan sampah. Dampaknya luar biasa. Kalau panas kebakaran dan kalau hujan longsor. Makanya, sudah serahkan pada kami. Saya yakin DKI mampu kasih berapa saja ke Pemkot Bekasi,” kata Rahmat.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, mengatakan, sejak awal, kasus yang dibahas oleh DKI Jakarta dengan pihaknya sifatnya normatif. Namun, Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, malah melebar dari inti masalah, sehingga membuat warga Bekasi marah.

"Sejak awal DPRD itu normatif, hanya ingin membahas MoU sampah yang dibuat DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Karena per 2 tahun, sebagai fungsi pengawas kami berhak," ujarnya kepada VIVA.co.id, Selasa, 10 November 2015.

Untuk itu, Solihin menyarankan Ahok turun langsung dan mengunjungi TPST Bantar Gebang. Selain itu, ia meminta Ahok membaca isi perjanjian yang ada. Bukan malah membuat pernyataan di media yang memicu polemik di masyarakat.

"Dari awal, Ahok belum menjawab masalah yang kami bahas soal MoU. Dia malah melebar. Seharusnya dia bisa sampaikan itu dengan duduk bersama dan lihat sendri lokasi TPST," tuturnya.

Ahok menilai, kasus yang terjadi terkait sampah DKI merupakan sesuatu yang lucu. Sebab, TPST Bantar Gebang merupakan lahan milik Pemprov DKI. Namun, ia harus membayar tipping fee.

Ahok mengatakan, kenapa dulu tipping fee tidak langsung diberikan kepada Pemkot Bekasi, tapi malah dilimpahkan kepada swasta. “Dulu, kenapa harus swasta. Kami bisa bikin UPT, Pemkot Bekasi bisa bikin UPT, kerjain masing-masing,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 12 November 2015.

Ia mengaku senang dengan komplain DPRD dan Pemkot Bekasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang yang dinilai tak sesuai perjanjian.

Menurut Ahok, secara tidak langsung, mereka justru membantu dia dan menyatakan bahwa PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pihak pengelola telah melakukan wanprestasi. Dengan itu, ia bisa membatalkan kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut.

Ahok menilai, kasus yang terjadi terkait sampah DKI merupakan sesuatu yang lucu.