KPK: Perencaaan Anggaran Masih Koruptif

VIVAnews - Pembahasan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) dan Direktorat Jenderal Anggaran masih berpotensi koruptif. Hal ini merupakan hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Penelitiannya tahun lalu," kata Wakil Ketua bidang Pencegahan KPK Haryono Umar di kantornya, Jakarta, Senin 11 Mei 2009.

Salah satu indikatornya, kata dia, adalah pembahasan anggaran yang dilakukan di luar kantor. "Gara-gara kurang tempat dibahas di luar kantor," kata Haryono. Indikator lainnya, pelaksanaan Anggaran Biaya Tambahan yang tidak akurat. "Disetujui Agustus tapi pelaksanaannya November," kata dia.

Masalah lainnya, sambung dia, proses anggaran yang begitu kompleks tanpa ada evaluasi. Padahal, menurutnya, persiapan untuk pengelolaan anggaran harus matang. "Dirjen Anggaran punya kekuasaan untuk menetapkan anggaran," jelas Haryono.

Untuk mengatasi masalah-masalah itu, KPK mengajukan rekomendasi. "Harus ada pengawas internal di Ditjen Anggaran yang mengawasi semua proses tersebut," kata dia. Komisi mendesak agar rekomendasi itu dilaksanakan tahun ini juga.