Kubu Prabowo Anggap LRT Palembang Bukti Kesalahan Jokowi

VIVA – Kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyoroti defisit biaya operasional proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang.

Kubu Prabowo menganggap proyek itu merugikan negara. Sebab biaya tinggi operasionalnya yang mencapai Rp10 miliar per bulan tak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp1,1 miliar per bulan.

"Artinya, ada minus lebih kurang Rp8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan Jokowi dalam membangun infrastruktur," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, dalam keterangannya tertulisnya, Senin, 11 Februari 2019.

Dia mengingatkan, pembangunan LRT Palembang yang tak direncanakan dengan baik bahkan juga pernah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Palembang yang hanya berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinilai belum perlu LRT. Fakta itu makin menguatkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur hanya demi pencitraan.

Kini, kata Suhendra, pembangunan LRT Palembang menuai protes dari rakyat. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang menolak menanggung minus beban operasional LRT yang mencapai Rp8,9 miliar per bulan.

"LRT bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara, sehingga sudah seharusnya seluruh biaya baik operasional maupun pemeliharaan dan lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jangan ketika rugi, dilempar ke pemerintah daerah yang disuruh bayar," kata mantan staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

Daripada menghamburkan uang rakyat untuk subsidi operasional LRT Palembang, Suhendra mendorong agar anggaran negara digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang langsung bisa dirasakan masyarakat.

Sedari awal, ia pun mempertanyakan kelayakan bisnis dari proyek LRT Palembang. Ternyata kekhawatirannya terjawab sekarang karena defisit biaya operasional.

“Malah lebih manfaat uang untuk menutupi biaya operasional LRT sebaiknya untuk bangun perumahan murah, jaringan air minum/air bersih, bangun puskesmas, atau bangun gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. Jadi jelas, uang pajak rakyat kembali ke rakyat," kata Suhendra. (ase)