KPK di Ujung Tanduk

Kurnia dan koalisi khawatir kredibilitas KPK akan rusak bila dipimpin oleh orang-orang bermasalah dalam pemberantasan korupsi dan memiliki konflik kepentingan. Kehadiran polisi di kursi pimpinan lembaga antirasuah itu juga dianggap memperlemah KPK.

"Kalau para pimpinan KPK punya rekam jejak buruk dan punya konflik kepentingan, semakin lama publik enggak akan percaya KPK bisa bertindak secara objektif lagi," ujarnya.

Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK. "Kalau calon pimpinan KPK sendiri enggak patuh untuk laporkan harta kekayaannya, apa kabar pejabat negara lainnya?"

Ditegaskannya, bila Pansel KPK meloloskan calon pimpinan KPK yang tidak patuh laporkan harta kekayaannya, maka mimpi rakyat Indonesia memiliki seorang pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas tidak akan pernah terjadi. Komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, kata Kurnia, akan dilihat publik dari sikapnya soal seleksi calon pimpinan KPK sekarang.

“Kalau Presiden tetap membiarkan calon pimpinan KPK yang bermasalah lolos dalam seleksi, artinya Presiden membiarkan KPK dipimpin oleh orang-orang yang enggak berintegritas. Yang pada akhirnya akan bikin pemberantasan korupsi di Indonesia jadi mundur," ujarnya.

Selanjutnya... Presiden sudah kantongi nama?

Presiden sudah kantongi nama?

Bahkan, lebih mengerikan lagi, di kalangan publik juga beredar isu bahwa Presiden Jokowi dan partai-partai koalisi sudah mengantongi nama-nama capim KPK yang akan dipilih. Itu dilakukan guna mengamankan pemerintahan Jokowi bersama para mitra koalisinya selama lima tahun ke depan.

Anggota Pansel Capim KPK, Hendardi, menyebut tuduhan itu menghina kemampuan Pansel Capim KPK dalam menyeleksi capim KPK yang berintegritas. Diungkapkannya, Presiden tidak pernah mengintervensi proses seleksi capim KPK.

"Itu tuduhan yang menghina kecerdasan saya seolah-olah ini kita dipakai untuk pesta pora dia begitu. Siapa yang merasa punya bukti ngomong sama kita, kalau enggak benar saya gugat dia. Jadi jangan kasih isu-isu yang enggak masuk akal," ujarnya kepada VIVAnews, Rabu, 28 Agustus 2019.

Anggota Pansel Calon Pimpinan KPK Hendardi