KPK di Ujung Tanduk
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
"Itu menghina Presiden juga, merendahkan Presiden. Seolah-olah Presiden orang bodoh. Dia sudah ngantongi nama sendiri, kemudian nyuruh-nyuruh orang untuk (seleksi) formalitas. Enggak ada gitu-gituan, enggak pernah ada," Hendardi menegaskan.
Hendardi mengungkapkan proses seleksi capim KPK dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik. Selama proses seleksi anggota Pansel Capim KPK juga tidak pernah bertemu Presiden Jokowi. Dia meyakinkan bahwa pansel akan memilih capim KPK dengan integritas tinggi dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada publik.
"Pansel mencoba memilih dengan integritas tinggi, dan kita kan tanggung jawab kepada Presiden dan pada publik. Ya kan kita enggak main-main," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi Pansel KPK. Proses seleksi capim KPK menurutnya masih bisa ditangani Pansel Capim KPK.
"Masih bisa diatasi sama pansel. Kan masih bisa diatasi oleh pansel. Sudah ditunjuk kok (oleh Presiden Jokowi)," kata Moeldoko, di Istana Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019.
Moeldoko mengatakan, pihak istana tidak boleh mengomentari atau mengintervensi kerja Pansel Capim KPK. "Saya enggak boleh campuri, itu otoritasnya panitia seleksi. Enggak boleh," katanya.
Selanjutnya... Jangan yang punya agenda politik
Jangan yang punya agenda politik
Seleksi 20 capim KPK tengah memasuki tahap wawancara dan uji publik mulai 27 Agustus lalu sampai 29 Agustus 2019. Pansel akan mengumumkan 10 nama calon pimpinan KPK pada 30 Agustus 2019.
Kemudian, pansel akan bertemu Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019 untuk menyerahkan nama-nama para kandidat. Hanya lima nama yang nanti akan dipilih Jokowi untuk diserahkan ke DPR. Nantinya DPR akan menggelar fit and proper test.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, berharap nama-nama yang sudah lolos memiliki integritas tinggi menegakkan hukum dan melawan korupsi. Bukan sosok yang memiliki agenda politik untuk mengamankan sejumlah pihak.
"Kita berharap bukan yang punya agenda politik dan agenda korupsi. Saya kira ini yang harus diperhatikan nantinya ketika kita memilih. Mudah-mudahan dari sekian itu ada yang memenuhi kriteria untuk mempunyai penerimaan di masyarakat," ujarnya.