Prahara Hanura
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
"Pak Sekjen Suding disuruh tanda tangan SK dua kali, tidak mau lah nolak. Akhirnya Oso pakai tanda tangan wasekjen. Ini aib, memalukan. Kader daerah mengeluh," tuturnya.
Baca: Oso: Kalau Wiranto Setuju, Saya Pecat Balik Dia
Dipecat dari posisi ketua umum, Oso tak tinggal diam. Ia sudah menyiapkan rapat pleno tandingan dengan para loyalisnya di hotel Manhattan, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018. Oso menegaskan akan melawan kelompok yang mengkudetanya dari kursi ketua umum.
"Saya tidak peduli apa yang dilakukan sekelompok orang-orang kecil yang ingin merusak partai pasti akan kita klawan dan tertibkan," ujar Oso.
Oso membantah soal mahar politik dan SK ganda di sejumlah daerah. Ia menilai tak usah munafik dalam cost politik Pilkada. Menurutnya, selama itu untuk kepentingan pribadi dan bukan pribadi maka tak ada masalah.
"Semua juga tahu ada cost politik dalam partai. Itu sah-sah saja. Sumbangan yang tulus ikhlas, tidak mengikat dan tidak memaksa," kata Oso.
Api dalam sekam
Konflik Hanura di tahun politik diibaratkan seperti api dalam sekam. Pengamat politik asal Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, awal terpilihnya Oso menggantikan Wiranto sebagai ketua umum sudah memunculkan keraguan. Namun, ini seperti dibiarkan oleh internal Hanura sampai melenggangnya Oso sebagai calon tunggal.
"Ini saya pernah katakan seperti api dalam sekam suatub waktu bisa menebarkan. Kan proses pemilihan Oso sebagai ketua umum juga banyak yang protes tidak sesuai, melanggar partai," kata Hendri dalam pesan singkatnya kepada VIVA, Senin, 15 Januari 2018.
Secara politik, nasib Hanura saat ini ditentukan kader yang terpecah dua kubu. Bila sadar untuk kepentingan partai, maka sebaiknya bisa islah. Tapi, jika memang harus bertarung terus akan ada konsekuensi terhadap elektabilitas partai mengingat saat ini adalah tahun politik.
"Hanura ini partai medioker. Bagaimana ke depannya, ya dari kader sendiri. Terserah saja. Nyatanya Hanura kopong, tidak solid," tutur Hendri.
Baca: Makin Panas, Oso Pecat Sarifuddin Sudding dari Sekjen Hanura
Analisis serupa disampaikan pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti 'Wiwiek' Zuhro. Bagi dia konflik Hanura bisa berpotensi seperti dualisme yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Polemik Hanura diprediksi bisa makin rumit bila tak ada solusi.