Pilkada Mulai Panas, Butuh Pendingin

Kalau kalau kami dituntut lebih, Panwas harus menyidangkan enggak bisa. Untuk sampai ke sidang harus melalui penyidikan Polisi, penuntutan Jaksa baru sidang. Kalau kami dituntut sidang enggak mungkin. Enggak mungkin kami melampaui apa yang menjadi kewenangan kami. Kalau administrasi kami langsung bisa. 

Baca Juga

Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Uji Kelayakan

Ketiga, kasus dugan pelanggaran kode etik, misalnya penyelenggara Pemilu, jajaran KPU, Bawaslu, jajaran kami ke bawah tidak indipenden tidak objektif misalnya. Contoh kasus misalnya petugas menerima suap dari pasanga calon atau tim kampanye. Ini jadi kewenangan DKPP untuk menyidangkan. Sanksi DKPP tegas sampai pada pemberhentian.

Bagaimana tahapan proses pelaporan sampai vonis di Bawaslu berapa lama?

Baca Juga

DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu pada 14-17 Februari

Ketentuannya masyarakat bisa melaporkan pelanggaran Pemilu maksimal 7 hari sejak diketahui, jadi jangan melampaui waktu 7 hari. Kemudian kami akan menindaklanjuti. 

Kalau itu pelanggaran administrasi kami dalam 5 hari sudah bisa memberikan keputusan. Misal kejadian tanggal 1. Maksimal pelaporan 7 hari jadi tanggal 8. Tambah 5 hari kami bisa beri keputusan, kepastian. Apakah laporan ini masuk pidana atau administrasi.

Baca Juga

Timsel Serahkan Daftar Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu ke Jokowi

Vonis untuk sanksi, misalnya bisa sampai calon didiskualifikasi itu berapa lama? 

Kalau administrasi kami cepat, lima hari bisa keluar rekomendasi diskualifikasi. Tetapi kami hanya mengelurkan rekomendasi, yang harus mengeluarkan SK diskualifikasi KPU. Kemudian KPU dalam tiga hari harus mengeluarkan SK, menyikapi rekomendasi putusan Bawaslu.

Kalau itu pelanggaran money politik terstruktur sistematis dan massif (TSM) itu tidak 5 hari. Kami punya waktu 14 hari memproses sidangnya hingga putus. Setelah putus KPU harus menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan mengeluarkan SK. 

Kalau politik uang kan ada irisannya dengan pidana, bagaimana koordinasinya dengan Polri?

Betul, jadi politik uang itu bisa ditangani pidana bisa administrasi. Khusus yang ditangani administrasi money politik yang terjadi memenuhi syarat TSM (terstruktur, sistematis dan massif).  Kalau money politik biasa itu di Polisi dan Jaksam di sentra Gakumdu. 

Kalau money politik yang TSM itu jadi paralel, administasinya ditangani di Bawaslu, pidananya jalan di Polisi dan Jaksa. Jadi dua prosesnya. 

Bawaslu sudah siapkan sistem dari TPS desa sampai ke pusat. Tahapan pelaporannya gimana?

Halaman Selanjutnya

Berjenjang, pelaporan ini bisa manual masyarakat datang langsung ke kantor Panwas. Dari panwas di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Tetapi juga membuat ruang bagi publik untuk mempermudah pelaporan, melalui Facebook, Email, Twitter itu kabupaten kota punya. Dan kita juga punya Gowaslu. Itu bisa dilaporkan ke situ.