VIVAnews - Menteri Perindustrian, MS Hidayat, melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hidayat mengaku harta yang dimiliki mencapai Rp 128 miliar.
"Harta itu terdiri dari aset, tanah, dan rumah," kata Hidayat di Gedung KPK, Jakarta, Senin 23 November 2009. "Tapi itu masih harus diverifikasi lagi.
Mantan Ketua Kepala Dagang dan Industri Indonesia itu mengaku kekayaan sebanyak itu diraih selama menjadi pengusaha properti.
Hidayat pun mengimbau kepada rekan-rekannya yang belum melaporkan kekayaannya ke KPK untuk segera melaksanakannya. "Belum terlambat sampai sekarang," ujarnya.
Saat ini baru tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang sudah melaporkan kekayaannya adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Evert Ernest Mangidaan.
Sedangkan 11 mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang sudah melaporkan perkembangan kekayaannya adalah mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, mantan MenkumHAM Andi Mattalatta, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, mantan Menteri KLH Rachmat Witoelar, mantan Mendagri Mardiyanto, mantan Menristek Kusmayanto Kadiman, mantan Menpora Adhyaksa Dault, mantan Mekopolhukam Widodo AS, mantan Mendiknas Bambang Sudibyo, dan mantan Menteri Perumahan Rakyat, Yusuf Asy'ari.
Berdasarkan UU Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, jika pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dikenakan sanksi Administratif.
Selain itu, dalam pasal 17 ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi yang ditunjuk sebagi lembaga pemeriksa, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara.
Tugas KPK ini ditegaskan dalam pasal 17 (3) bahwa pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara dilakukan, sebelum menjabat, selama menjabat, dan setelah menjabat.
Demokrat Respons Positif Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
Demokrat meyakini presidential club akan memberikan dampak positif kepada masyarakat.
