VIVAnews - Industri perbankan Indonesia akan semakin tertekan jika Kongres Amerika Serikat terlalu lama mengambil keputusan soal bailout US$ 700 miliar untuk industri finansial di negeri itu.
Alotnya perdebatan antara pemerintah AS dengan Kongres membuat Presiden George W Bush 'mengumumkan' ekonomi negerinya dalam bahaya. Sebab implikasi dari sikap Kongres membuat saham-saham di Wall Street semakin menurun. Dan, sudah pasti imbas negatifnya akan cepat merembet ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Selain itu pasar antarbank di Amerika akan tetap lumpuh dan akibatnya bank enggan memberikan pinjaman, sebab biaya bunga disetor bank akan tetap tinggi walau mereka sudah menetapkan bunga rendah.
"Masalahnya bukan bunga saja, tetapi lebih kepada risiko gagal bayar," kata ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan kepada VIVAnews, Jumat 26 September 2008. Dalam kondisi ekoomi global seperti saat ini, meski debitur bersedia membayar pinjamannya dengan bunga tinggi, kreditur (bank) tetap saja ketakutan.
Bagi Indonesia, imbuh Fauzi, yang paling terpukul adalah industri perbankan sebab otomatis bank-bank besar di luar negeri enggan meminjamkan uangnya karena biaya bunga yang tinggi. Bank-bank akan mengalami kesulitan likuiditas seperti yang sudah mulai dirasakan saat ini. "Terutama untuk likuiditas dolar. Sekarang ini sudah sulit mendapatkan dolar," ujarnya.
Fauzi sependapat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewaspadai dampak menengah dan panjang krisis AS. Sebab jika bailout disetujui, itu artinya pemerintah Amerika harus menerbitkan surat utang sebesar US$ 700 miliar. "Artinya Amerika harus mencari US$ 700 miliar untuk membeli aset-aset busuk dari pasar. Uangnya ya dari penerbitan treasury bill," kata Fauzi.
Untuk mendapatkan dana cepat dari pasar, pemerintah negara adi daya itu diperkirakan akan memberlakukan bunga tinggi. Saat ini imbal hasil treasury bill untuk tenor lima tahun sebesar 3 persen. "Jadi kalau mau menerbitkan yang US$ 700, bunganya harus di atas tiga persen," kata dia.
Dengan bunga tinggi, otomatis imbal hasil surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia akan tinggi juga. "Jadi global funding cost akan tinggi terutama untuk jangka menengah dan panjang," ujarnya.
PDIP Ingin Lanjutkan Kerja Sama dengan PPP dan Hanura di Pilkada 2024
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya membuka kerja sama untuk perhelatan pilkada serentak 2024 bersama ketiga partai mitra mereka di pilpres.
