Pemerintah Evaluasi Infrastruktur Penerbangan
VIVAnews - Departemen Perhubungan menyatakan, kebijakan liberalisasi penerbangan (open sky) di ASEAN akan dilakukan pada 2013. Namun, Menteri Perhubungan Freddy Numberi meminta agar dilakukan evaluasi terlebih dulu seluruh sarana dan prasarana penerbangan di Indonesia.
“Jangan sampai tidak menguntungkan negara,” kata Freddy dalam Evaluasi Kinerja Departemen Perhubungan 2005-2009 di kantornya, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Sabtu 12 Desember 2009.
Nantinya dari 26 bandara di Indonesia, harus di cek mana yang lebih layak untuk dijadikan bandara terbuka untuk seluruh maskapai se ASEAN. Freddy berharap jika kebijakan open sky dilaksanakan, nantinya harus menguntungkan bagi para pekerja dan maskapai Indonesia. "Jangan sampai kebijakan open sky ini mematikan penerbangan domestik," katanya.
Untuk mempersiapkan kebijakan itu, Freddy meminta waktu selama enam bulan untuk melakukan evaluasi di seluruh aspek penerbangan. Mulai dari bandara, armada, hingga area parkir. Sebab, Freddy mengatakan, saat ini jumlah armada yang ada dinilai belum memadai.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti menilai, Indonesia belum mampu melakukan kebijakan open sky ini secara menyeluruh. Kebjakan ini baru bisa dilaksanakan penuh pada 2015. Saat ini Departemen Perhubungan tengah memilah-milah dari 26 Bandara yang cocok diterapkan open sky.
“Dari 26 bandara kemungkinan hanya lima bandara yang akan dibuka bebas untuk penerbangan se ASEAN,” katanya.
Berdasarkan perjanjian kerja sama 10 negara ASEAN, mulai 2008, akan ada perjanjian open sky di antara 10 negara ASEAN. Implementasi open sky ini dilakukan secara bertahap. Pada 2015, seluruh kota di kawasan ASEAN ditargetkan wajib menerapkannya.
"Dengan open sky, Singapore Airlines bisa terbang rute Jakarta- Bangkok langsung, dan Garuda bisa terbang Kuala Lumpur - Singapura. Jadi ada persaingan bebas antar maskapai di ASEAN."
hadi.suprapto@vivanews.com
Siap Bertarung di Pilgub Sumut, Ijeck Kembalikan Formulir Pendaftaran ke Gerindra
Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau akrab disapa Ijeck mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon (Bacalon) Gubernur Sumut ke DPD Gerindra.
