VIVAnews - Sebanyak 14 perusahaan Jepang siap menampung ribuan pekerja Indonesia hasil pemagangan di Jepang.
Program pemagangan di Jepang sudah dilakukan sejak 1993 bersama IMM Japan. Sejak 1993 hingga 2009 telah diberangkatkan sebanyak 29.594 orang ke Jepang.
Keempat belas perusahaan Jepang tersebut berlokasi di sekitar Jabodetabek.
Perusahaan itu di antaranya, PT Atsumitec Indonesia (Karawang), PT Ikeda Indonesia (Tangerang), PT Indonesia Steel Tube Works (Pulo Gadung), PT KM Towa Indonesia (Jababeka), dan PT Manabu Indonesia (Rawa Lumbu Bekasi).
Selain itu, terdapat PT Mandom Indonesia Tbk (Sunter Jakarta), PT Nidec Nissin Indonesia (Delta Silicon), PT Mugai Indonesia (Karawang), PT Parker Engineering Indonesia (Pasar Rebo Jakarta), serta PT Sri Tokai Indonesia (Pulo Gadung).
Perusahaan lainnya adalah PT Sari Takagi Elok Produk (Jababeka), PT SEC Indonesia (Jababeka), Hitachi Construction Machinery (Rawa Pasung), dan PT Yamaha Motor Electronics Indonesia (MM 2100).
Data Depnakertrans menyebutkan, saat ini peserta yang sedang mengikuti pelatihan pembekalan bahasa dan budaya Jepang untuk persiapan pemberangkatan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKN) Cevest berjumlah 329 orang.
Menurut rencana, dari jumlah tersebut akan diberangkatkan ke Jepang pada 13 Januari 2010 sebanyak 108 orang dan sisanya pada bulan berikutnya.
BBPKLN Cevest Bekasi adalah balai besar pelatihan kerja yang dikelola oleh Depnakertrans.
Selain melatih instruktur latihan kerja, BBPKLN itu juga melatih calon tenaga kerja dengan berbasis kompetensi untuk pasar kerja dalam dan luar negeri serta telah menjalankan kerja sama dengan industri dalam negeri serta lembaga lain di dalam maupun luar negeri.
Masing-masing peserta magang memperoleh bantuan modal usaha mandiri sejumlah 60.000 yen per orang.
arinto.wibowo@vivanews.com
Caleg Gerindra Ajukan Sengketa Pileg Tanpa Lawyer, Berharap Dapat Mukjizat
Seorang calon legislatif dari Partai Gerindra untuk DPR RI Jawa Barat 1 Elza Galan Zen dengan berani mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tanpa kuasa hukum
