Pemerintah Alokasikan Rp22 Triliun dari APBN untuk Palapa Ring

Rudiantara.
Sumber :
  • Dok. Grab

VIVA – Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk pembangunan Palapa Ring sebesar Rp22 triliun. Angka ini, merupakan investasi pemerintah selama 15 tahun untuk proyek yang biasa disebut tol langit itu.

Jaksa Ungkap Chat Terdakwa Korupsi BTS Singgung Setoran Rp 40 Miliar ke Oknum BPK

Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara mengatakan, saat ini pemerintah menggunakan skema availability payment (AP) untuk membangun Palapa Ring di Indonesia. 

Artinya, Lanjut dia, pemerintah hanya tinggal melakukan angsuran kepada badan usaha yang telah membangun infrastruktur melalui kontrak kerja sama yang ditandatangani.

Cara PTT Pastikan SDM Kawasan Timur Indonesia Siap Hadapi Kemajuan Industri Telko

"AP (availability payment), jadi konsorsium yang bangun, konsorsium yang mengoperasikan, konsorsium yang memiliki asetnya sampai 15 tahun, baru ditransfer (ke pemerintah). Nah, total kewajiban pemerintah itu sekitar Rp22 triliun untuk Palapa Ring," kata Rudiantara usai peresmian pengoperasian Palapa Ring di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.  

Saat ini, lanjut dia, pemerintah juga disebutkan masih butuh dua satelit lagi untuk tahun-tahun berikutnya selain satelit yang akan diadakan pada 2020. "Satelit untuk yang akhir 2020, itu satelit yang pertama. kita masih butuh dua satelit lagi untuk tahun-tahun berikutnya," kata dia.

Pesan Memkominfo Budi Arie untuk Dirut Bakti yang Baru

Pada 2020 nanti, dia menegaskan pemerintah juga menargetkan adanya 'Merdeka Sinyal' yaitu memberikan akses internet di daerah yang masih blind spot.

"Pemerintah menambah 4.000 BTS (Base Transceiver Station) lagi sampai akhir 2020, jadi diharapkan sudah merdeka sinyal. Tapi tentunya kalau di hutan ada desa, tak bisa seluruh hutannya terjangkau, tetapi kalau yang ada masyarakatnya itu bisa dikejar pakai sinyal seluler maupun akses internet," kata dia.

Dia menegaskan, 4.000 BTS itu akan dibangun tahun depan itu oleh Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Selain itu dua satelit lagi tambahan ini juga diharapkan bisa dimiliki Indonesia setelah 2022.

"Iya kita harus punya kapasitas besar, karena semua spot ada 90.000 sekolah yang belum terhubung internet. Semua rumah sakit, kantor desa, itu harus terhubung internet kecepatan tinggi bukan internet lemot," kata dia. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya