- Thales Alinea Space
Jakarta – Satelit Republik Indonesia (Satria-1) menjadi satelit multifungsi pertama milik pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Infromatika (Kemkominfo) memanfaatkan satelit internet itu untuk menyediakan akses internet bagi titik layanan publik kesehatan, pendidikan dan pemerintahan.
Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo, Danny Januar Ismawan menyatakan teknologi satelit untuk menghadirkan akses internet layanan publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Ada daerah yang masih blank spot, jadi tantangan bagaimana cara mengintegrasikan dengan Palapa Ring yang sudah ada. Teknologi satelit ini jaringan telekomuniaksi pilihan terakhir. Kenapa pakai satelit, karena tidak mungkin dengan teknologi teresterial fiber optik atau microwave," jelasnya yang dikutip dari keterangan resmi, dikutip VIVA Tekno Minggu 18 Juni 2023.
Danny Januar juga menjelaskan bahwa Kominfo berupaya mendukung proses layanan publik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi satelit sebagai pelengkap jaringan kabel serat optik ditujukan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital.
Direktur Infrastruktur Bakti Kementerian Kominfo, Danny Januar Ismawan.
- Kementerian Kominfo
Satelit Satria-1.
- Thales Alinea Space
Dia juga menyatakan hingga akhir tahun 2023, Satria-1 akan melayani 20 sampai 30 ribu titik layanan publik di wilayah 3T.
"Setelah Satria-1 mencapai orbit dan uji coba, kapasitas awal 10 Gbps yang tersedia akan digunakan untuk melayani titik layanan publik. Selanjutnya secara bertahap, sesuai rencana dalam tiga tahun ke depan akan digunakan kapasitas hingga sampai 150 Gbps," ujarnya.
Danny menyebut, Pemerintah akan terus memantau dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat wilayah 3T akan layanan internet cepat. Sehingga ada kemungkinan pemerintah mengalokasikan pengadaan akses internet satelit yang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Dalam Indonesia Broadband Plan, dulu kebutuhannya mimial 1Mbps per titik. Namun dalam perjalanan waktu ada evaluasi kebutuhan optimal dan minimal bisa mencapai 4Mbps. Karena itu, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan konsumsi publik dan harapan masyarakat akan akses internet," katanya.
