UU Anti-Hoax di Asia Tenggara Ciptakan Rezim Digital yang Otoriter

Belum lama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses internet di Papua atas alasan keamanan nasional. Kemkominfo juga mendorong kriminalisasi aktivis dengan menebar tudingan hoaks terhadap pihak yang membantu menyalurkan informasi dari lapangan.

Tidak heran jika peneliti Saiful Mudjani Research Centre, Sirajuddin Abbas, menganggap Menteri Kemkominfo Rudiantara "berulangkali melakukan offside" dengan kebijakan-kebijakan kontroversial itu.

"Kemkominfo ini adalah kursi panas karena berkaitan langsung dengan kebebasan sipil," kata dia kepada DW. Ironisnya Jurubicara Kemkominfo Ferdinandus Setu mengakui lembaganya tidak banyak dilibatkan dalam penyusunan RUU KKS oleh DPR, meski tergolong sebagai lembaga yang paling berkepentingan. (rzn/vlz)