Bos Galangan Kapal Jadi Mendag, Siapa Agus Suparmanto?

Mendag, Agus Suparmanto.
Sumber :
  • Fikri Halim

VIVA – Bursa pemilihan jajaran menteri di kabinet kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah resmi memilih Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2019-2024.

Minim terdengar namanya, Agus ternyata merupakan seorang pengusaha galangan kapal di Belitung Timur, Bangka Belitung.

Dia juga diketahui merupakan Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (PT GMB), yang menduduki jajaran direksi tersebut bersama Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, diketahui juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI).

Saat ini, Agus pun tengah menjalani periode kedua dari masa jabatannya di PB IKASI tersebut, untuk masa tugas 2018-2022.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, pada 2016 silam, Agus bersama PT GMB merupakan pihak penggarap proyek pembangunan dok kapal di Manggar, tepatnya di pinggir aliran sungai Manggar, Belitung Timur.

Diketahui, Agus Suparmanto menjadi salah satu sosok yang turut dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, pada Selasa 22 Oktober 2019. Agus merupakan salah satu tokoh dari tiga politisi PKB, yang masuk ke dalam jajaran Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024, selain Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar.

Saat ditemui wartawan kemarin, Agus mengaku dapat arahan dari Presiden untuk memajukan kinerja perdagangan, terutama menggenjot kinerja ekspor.

Perlu Ada Tim Transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo? Politisi Golkar Bilang Begini

Meski tak menyebut secara tegas pos kementerian yang dipimpinnya, namun Agus pun menjelaskan, mengenai hal-hal apa saja yang kiranya menjadi tugasnya dalam jabatan sebagai menteri.

“Program Pak Presiden memajukan komoditas dalam negeri, sehingga ekspor lebih baik, apa saja yang bisa diekspor,” ujarnya Agus.

Gus Halim Tegaskan Hubungan PKB dengan Jokowi Baik-baik Aja: Kita Kan Koalisinya
Menag

Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah

Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK)

img_title
VIVA.co.id
16 Mei 2024