Dijadikan Komisaris Utama Pertamina, Ini Instruksi Istana kepada Ahok
- ANTARA FOTO/Hiro
VIVA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah ditetapkan menjadi Komisaris Utama Pertamina. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan keputusan memilih Ahok itu mempertimbangkan berbagai faktor.
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi, terutama direktur utama maupun komisaris utama di BUMN itu melalui tim penilai akhir. Di mana ketuanya presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait. Nah dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita lihat berbagai faktor," kata Pramono di Jakarta, Senin 25 November 2019.
Pramono menyebut, persoalan bangsa ini salah satunya adalah mengenai defisit transaksi berjalan. Sementara yang memberikan kontribusi cukup besar terkait hal itu menurutnya adalah Pertamina dan PLN.
"Maka dengan program B20, yang sekarang B30, kalau di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya sangat besar, inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca trasaksi berjalan kita," ujar dia.
Karena itu, menurutnya inilah alasan mengapa Ahok dipilih menjadi Komisaris Utama Pertamina. Pramono berharap Ahok bisa melakukan pengawasan di tubuh Pertamina.
"Sehingga dengan demikian, penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu. Untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah," kata Pramono.
Sebelumnya, usai disahkan sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok mengaku tak akan banyak bicara maupun berkomentar terkait persoalan bisnis perusahaan kepada publik.
Dia menegaskan, gaya dan gesturnya yang selama ini tampak saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta akan lebih diarahkan ke internal Pertamina. Yakni sebagaimana tugas dan fungsinya untuk mengawasi kinerja direksi Pertamina.
"Jadi, ini beda dengan Gubernur dulu, apa saja saya jawab. Ini kan ada hak dan wewenangnya," kata dia saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta.
