Meski Ada Penolakan, Pertamina Bakal Kenalkan Ahok ke Serikat Pekerja
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – PT Pertamina memastikan, akan mempertemukan komisaris utama barunya, yakni Basuki Tjahja Purnama kepada Serikat Pekerja Pertamina. Hal itu dilakukan sebagaimana kondisi ketika adanya pergantian jajaran pejabat tinggi di perusahaan, baik jajaran direksi maupun komisaris.
Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, perkenalan tersebut memang sudah rutin dilakukan Pertamina. Akan tetapi, dia belum bisa memastikan kapan proses itu akan bisa dilakukan, mengingat Ahok baru menerima Surat Keputusan atau SK sebagai komisaris utama oleh Kementerian BUMN, Senin, 25 November 2019.
"Nanti pastinya akan ada ketika waktunya telah siap, pasti akan ada pemberitahuan perkenalan dan sebagainya. Itu biasa kalau misalnya proses pergantian direksi pasti ada suatu town hall dan sebagainya," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 25 November 2019.
Selain itu, Fajriyah memastikan bahwa suasana di kantor Pertamina saat ini masih kondusif usai disahkannya Ahok sebagai komisaris utama. Pergerakan dari serikat pekerja yang sebelumnya digadang-gadang bakal terjadi tidak ada.
"Sampai sejauh ini suasana masih kondusif, kami belum ke kantor tapi sejauh ini suasana masih kondusif terkait dengan penunjukan Pak Basuki Tjahaja Purnama," tegasnya.
Sebelumnya, Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melalui Presiden FSPPB Arie Gumilar menyatakan menolak bila pemerintah mengangkat Ahok.
"Alasannya Pertamina ini sangat strategis dan sangat besar dan melayani kebutuhan untuk rakyat. Kita tahu track record pak Ahok selalu bikin onar. Bakal bikin kegaduhan. Bisa dibayangkan kalau pak Ahok jadi pimpinan Pertamina, dia ngomong kotor gaduh di mana-mana," kata Arie saat dihubungi VIVAnews, Sabtu, 16 November 2019.
Dia menilai, pengangkatan Ahok memang adalah wewenang pemerintah. Namun serikat pekerja merasa perlu menyampaikan pendapat.
"Kalau tak didengarkan pemerintah silakan saja. Namun kalau ada kejadian di kemudian hari kita sudah mengingatkan," kata dia.
