- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Pemerintah terus mendorong, agar masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal. Secara khusus, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota kabinetnya mengenai strategi nasional, guna mendorong inkusli keuangan.
Menurut Jokowi, meski mengalami kenaikan, indeks inklusi keuangan Indonesia saat ini masih tertinggal dengan negara tetangga.
"Saya ingin bandingkan, inklusi keuangan di negara lain. Di ASEAN saja, Singapura sampai 98 persen, kita masih di angka 70 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Kita masih di bawah mereka sedikit," kata Jokowi di kantornya, Selasa 28 Januari 2020.
Jokowi pun meminta, kepada seluruh pemangku kepentingan, agar akses keuangan terus diperluas hingga pelosok desa.
"Prioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, juga saya minta lembaga keuangan mikro dan bank wakaf mikro terus diperluas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan," kata dia.
Seiring berkembangnya zaman, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, layanan keuangan berbasis digital juga menjadi tren baru di tengah-tengah masyarakat.
Jokowi mengacu data pengguna internet di Indonesia yang potensinya besar sekitar 170 juta orang. Akses keuangan, kata dia, tidak hanya memanfaatkan perbankan semata, tetapi di dalamnya ada produk asuransi, pasar modal, dan dana pensiun.
"Ini harus terus dikembangkan. Karena kita ingat, negara kita kepulauan, sehingga perlu layanan keuangan digital berbasis internet," tuturnya. (asp)
