Target Laba Rp8 Triliun, Ini Cara Erick Thohir Sinergikan 64 RS BUMN
- Instagram/erickthohir
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan menyinergikan 64 rumah sakit BUMN dengan total 6.500 tempat tidur, yang akan disatukan pengelolaannya di bawah PT Pertamina Bina Medika atau Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation.
Menteri BUMN, Erick Thohir berharap, dengan konsolidasi para RS BUMN di bawah Pertamedika ini setidaknya akan membuat pendapatan mencapai lebih dari Rp5,6 triliun, dengan EBITDA atau laba bersih sebelum dipotong pajak sebesar Rp510 miliar.
"Tapi kita belum konsolidasi maksimal. Saya harap (pendapatan) ke depan bisa kurang lebih Rp8 triliunan," kata Erick di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin 10 Februari 2020.
Meski demikian, Erick menegaskan bahwa upaya itu bukan hanya berorientasi pada masalah pendapatan atau keuntungan semata. Melainkan agar fokus bisnis perusahaan BUMN bisa on the track.
"Agar RS yang tadinya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang tidak fokus ke sektor kesehatan, sekarang menjadi fokus di sektor kesehatan karena dituntut jadi ahli di bidangnya," ujar Erick.
Terkait proses sinergi ke semua RS BUMN itu, Erick pun menjabarkan tiga tahapan yang diharapkan pada akhir 2020 proses konsolidasinya akan semakin besar.
Tahap pertama adalah mengonsolidasikan Pelni, Pertamina, setelah dengan PTPN, Pelindo dan lain sebagainya, sementara aspek operasionalnya pun sudah disinergikan sejak dini tanpa menunggu aspek kepemilikannya.
Hal ini menurut Erick cukup penting, guna memetakan keperluan apa saja yang harus disiapkan guna menunjang aspek operasional rumah sakit tersebut. "Misalnya alat CT scan, atau MRI yang baru lima. Maka dengan mapping ini kita bisa prediksi kebutuhan dari alat-alat yang ada," kata Erick.
Di sisi lain, Erick berharap agar holding perusahaan farmasi BUMN yang telah dilakukan sebelumnya, nantinya juga bisa bersinergi dengan Pertamedika.
"Holding farmasi kan sudah terjadi, maka nanti bagaimana farmasi ini bisa bersinergi dengan rumah sakit, karena ini penting sekali. Health security harus mulai diantisipasi dari sekarang," ujarnya.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Minta Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan KRIS: Karena Tidak Urgent
Pemerintah akan segera mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) paling lambat 30 Juni 2025 untuk menggantikan kelas-kelas pelayanan pasien pada layanan BPJS.
