- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Legislator asal Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, meminta kepada Presiden Jokowi mengerem belanja infrastruktur. Pasalnya, defisit keuangan BPJS Kesehatan yang makin membengkak perlu ditutup dengan menutup biaya-biaya lain.
"Kurangi lah infrastruktur itu sedikit, jangan terlalu banyak. Lagi juga, pembangunan infrastruktur banyak yang utang ke luar negeri," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2020.
Saleh yang juga Anggota Komisi IX DPR membidangi kesehatan ini, menyebut bahwa pemerintah terlalu ambisius dengan pembangunan yang sifatnya fisik. Di sisi lain, subsidi di sektor sosial, apalagi demi kesehatan masyarakat, juga tak kalah penting. Seperti halnya pembangunan Ibu Kota baru, kata Saleh yang menelan biaya Rp 466 triliun.
"Kan katanya Pak Jokowi periode kedua ini orientasinya pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya, fondasinya itu kesehatan, kalau rakyat banyak sakit maka sengsara kita," kata dia.
"Kalau ada yang bilang BPJS rugi, salah. BPJS tidak boleh rugi dan tidak pernah rugi, mengapa? Karena jaminan sosial, bukan barang dagang," tambahnya.
Sekadar catatan, Mahkamah Agung baru saja membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dengan keputusan ini Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebelumnya keputusan menaikkan iuran BPJS per 1 Januari 2020 agar dananya bisa dipakai untuk menutupi anggaran badan sosial tersebut yang tekor.
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
