VIVAnews - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional terus melambat memasuki kuartal I-2010. Salah satu penyebabnya, tidak semua bank-bank penyalur berkonsentrasi penuh menyalurkan KUR.
Penyebab lainnya, terdapat indikasi lembaga penjaminan KUR seperti PT Askrindo (Persero) mempersulit klaim atas kredit bermasalah di KUR. “Ada laporan dari bankir bahwa untuk mengklaim ke Askrindo membutuhkan waktu lama,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa di Jakarta, Selasa 23 Februari 2010.
Erwin menegaskan, untuk nasabah KUR yang memiliki jaminan aset di atas 50 persen dan kemudian kreditnya bermasalah sebaiknya ikut dijamin Askrindo. Pembayaran klaim ke bank penyalur KUR harus dilakukan secepatnya.
“Ini sangat penting agar bank penyalur KUR terus bergairah,” ujar Erwin.
HIPMI berharap agar Askrindo tidak memilah-milah nasabah KUR dan dipercayakan sepenuhnya penjaringan nasabah KUR kepada perbankan. “Jadi, semua nasabah KUR yang dijaring oleh bank, langsung mendapat penjaminan kalau kreditnya kemudian bermasalah. Percayakan saja ke bank,” ungkap Erwin.
Terkait meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) KUR hingga 5 persen, HIPMI menilai hal itu tidak perlu dirisaukan, bila negeri ini berniat membantu ekonomi rakyat. Selain NPL itu sudah dijamin oleh pemerintah, masih terdapat 95 persen nasabah KUR yang kualitasnya sangat bagus.
”Tidak mungkin membubarkan yang 95 persen hanya karena yang 5 persen. NPL 5 persen saja sudah luar biasa bagusnya buat pengusaha-pengusaha pemula. Kita dukung saja,” katanya.
Sementara itu, Sekjen HIPMI M Ridwan Mustofa mengimbau, pemerintah sebaiknya terus menggenjot KUR. Ridwan menilai KUR sudah berhasil menaikkan status sejumlah pengusaha baru menjadi lebih bankable.
Dia mencontohkan, sebanyak 301.042 debitur KUR Bank Rakyat Indonesia berhasil beralih ke kredit komersial. Mereka ini menerima total pinjaman Rp 2,27 triliun. "Ini berarti sukses,” kata Ridwan.
Saat ini sebesar 74 persen pangsa pasar KUR dikuasai BRI disusul PT Bank Mandiri Tbk (9 persen), PT Bank Negara Indonesia Tbk (9 persen), PT Bank Tabungan Negara Tbk (2 persen), PT Bank Bukopin Tbk (4 persen), dan PT Bank Syariah Mandiri (2 persen).
hadi.suprapto@vivanews.com
VIVA.co.id
1 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Pada November 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mengesahkan UMP Sumut 2024, menjadi naik 3,67 persen di tahun 2023.
Bendera merah putih sepanjang 100 meter diarak keliling Surabaya melintasi rute aksi buruh. Bendera itu sebelumnya dikibarkan di Gunug Bromo Probolinggo.
TIMNAS SENIOR INDONESIA: Target Maarten Paes Usai Jadi WNI, Gimana dengan Jens Raven, dan Calvin?
Wisata
41 menit lalu
Maarten Paes resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah melakukan pengambilan sumpah sebagai WNI di Jakarta, Selasa di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
Alam Wae Lolos sangat cocok bagi pelancong yang ingin healing. Kesunyian alam pegunungan menyajikan sejuta pesona. Dengan ribuan air terjun yang segar setiap saat
Selengkapnya
Isu Terkini