VIVA – Di banyak negara di dunia sampah juga telah menjadi isu yang lama diperbincangkan dan selalu dicarikan solusi. Jepang misalnya, yang membuat peraturan sangat ketat tentang pengelolaan sampah yang ditangani langsung oleh pemerintah kota. Mereka selalu menyiapkan dua buah kantong plastik besar dengan warna berbeda, hijau dan merah.
Selain kedua kantong plastik tersebut, ada beberapa kategori lainnya, yaitu botol PET, botol beling, kaleng, batu baterai, barang pecah belah, sampah besar dan elektronik yang masing-masing memiliki cara pengelolaan dan jadwal pembuangan berbeda.
Dalam kemasan produk di Jepang umumnya juga sudah memuat ilustrasi tentang cara menggunting dan melipat kemasan sedemikian rupa sebelum dimasukkan ke dalam kotak sampah. Ditambah lagi, informasi tentang siapa yang akan mengelola proses daur ulang juga tertulis dalam setiap kotak sampah. Bagaimana di Indonesia?
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018 saja, produksi sampah nasional sudah mencapai 64 juta ton dari 267 juta penduduk. Sampah-sampah tadi pada akhirnya berkontribusi besar menambah makin menggunungnya timbunan di tempat-tempat pembuangan akhir (TPA).
Sampah Bantar Gebang.
Timbunan sampah yang menggunung itu, selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Seperti diketahui, sampah menjadi tidak terelakkan untuk menggunung seiring dengan pertambahan jumlah penduduk sejalan dengan waktu.
Bahkan, upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi produk yang dapat digunakan kembali sudah menjadi isu yang banyak dibahas beberapa dekade silam. Meski begitu, persoalan sampah tidak kunjung menemui titik akhir mengingat keberadaannya yang terus menumpuk dan tak jarang mendatangkan masalah bagi lingkungan dan kesehatan.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah model pemanfaatan dan pengelolaan persampahan yang justru mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat. Hal itulah yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dan Systemiq selama satu tahun terakhir.
Ketiganya sepakat merampungkan Draft Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Persampahan, yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menjelaskan program fasilitasi pembentukan BLUD Persampahan terinspirasi dari keberhasilan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengimplementasikan BLUD Persampahan yang berdampak bukan hanya pada profit, tapi layanan persampahan menjadi lebih baik dengan keterlibatan masyarakat.
"Kelebihan lain dari penerapan BLUD ini adalah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan sumber daya manusia, maupun dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga," ungkapnya, Selasa, 13 Juli 2021.
Sementara itu, Program Manager Kajian Kebijakan Systemiq Lincoln Sihotang mengaku siap berkolaborasi yang pada akhirnya dapat mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam menggandakan tingkat pengumpulan sampah ke angka 80 persen pada 2025. "Ini secara permanen menghentikan 40 juta ton sampah yang mencemari lingkungan," jelas dia.
