VIVAnews - Niatan pemerintah menanggung pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN Ditanggung Pemerintah/PPNDTP) untuk komoditas baja dianggap diskriminatif oleh dua negara anggota perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).
Uni Eropa dan India pada 3 Desember lalu melayangkan surat keberatan atas insentif tersebut melalui kedutaan besarnya. "Mereka mempertanyakan dan menganggap insentif pajak pertambahan nilai diskriminatif, karena hanya berlaku bagi bahan baku lokal," kata Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Anshari Bukhari, di kantornya, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2008.
Menurut dua negara tersebut, kata Anshari, kebijakan pajak pertambahan nilai baja dinilai menyimpang dari ketentuan WTO. Karena, mendiskriminasikan antara produk impor dan produk dalam negeri.
Konsep insentif ini oleh Departemen Keuangan sebenarnya dapat dikenakan pembebasan PPN impor maupun PPN dalam negeri. Namun berbeda untuk baja. "Untuk produk baja pemerintah usulkan hanya bahan baku lokal, tidak untuk bahan baku impor," kata Anshari.
Pemerintah, kata Anshari, pasti akan merespon komentar dua negara ini. "Dulu soal restrukturisasi mesin pun pernah mengalami hal serupa dan pemerintah tetap jalan terus," kata dia.
VIVA.co.id
28 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Cara Input Nomor KK KTP di Aplikasi Bantuan PKH, Dapatkan Saldo DANA Rp750 Ribu Hari Ini Juga!
Bandung
15 menit lalu
bulan April ini bantuan yang dicairkan adalah untuk tahap 2 2024. Bansos PKH akan cair dalam empat tahap yaitu setiap tiga bulan sekali. Diketahui bansos PKH ini sudah c
Angka Stunting di Lhokseumawe Turun Karena ini
Banyuwangi
39 menit lalu
Pemerintah Kota Lhokseumawe berhasil menurunkan angka stunting dari angka 28,1 persen pada tahun 2022 menjadi 20,7 persen pada tahun 2024.“Angka stunting di Kota Lhokseum
Pemilik KK KTP Ini Dapat Bantuan PKH Rp750 Ribu, Langsung Cair Hari Ini Minggu, 28 April 2024
Bandung
sekitar 1 jam lalu
Program Keluarga Harapan (PKH) ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari mereka serta mendapatkan akses yang lebih mudah ke pendidikan dan
Cek Bantuan PKH Hari Ini 28 April 2024, Dapatkan Saldo DANA Rp750 Ribu Per KK
Bandung
sekitar 1 jam lalu
Sebagai informasi, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bansos PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selengkapnya
Isu Terkini