- Abror Rizky/Biro Pers Istana
VIVAnews - Mewujudkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, pada saat sekarang baru sekadar mimpi. Pemerintah pun belum meyakini rencana pembangunan PLTN bisa terwujud dalam waktu dekat.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, untuk membangun PLTN membutuhkan tiga persyaratan penting yang mutlak harus dipenuhi.
"Syarat itu yakni secara keekonomian menguntungkan, jawabannya 'ya'. Lalu apakah diterima lingkungan, jawabannya 'ya', dan ketiga apakah masyarakat menerima?" ujar Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat 7 Mei 2010.
Sayangnya, menurut Hatta, pada kenyataannya, syarat ketiga yang ada itu, Indonesia belum bisa menerima karena faktor sosial. "Masyarakat perlu diberikan sosialisasi lebih lagi untuk bisa menerima nuklir itu," ujar dia.
Hatta menjelaskan, dulu saat dirinya menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada 2001, pembangunan PLTN itu pernah diprogramkan. Sayang, kemudian dibatalkan karena masyarakat belum bisa menerima. "Sekarang bagaimana? Ya, lihat tiga syarat itu tadi," ujarnya.
Ditanya apa upaya pemerintah untuk mensosialisasikan agar masyarakat bisa segera menerima PLTN, Hatta tidak menjawab.
"Kita sudah punya UU (Undang-Undang) Nuklir, ada Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), dan Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional). Kita juga punya reaktor di Serpong. Jadi sebenarnya, kita sudah diakui oleh dunia soal nuklir ini," kata Hatta. (art)
antique.putra@vivanews.com
Hasto Klaim PDIP Bakal Move On dari Pilpres untuk Hadapi Pilkada 2024
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut kunci utama partai menghadapi pilkada pada November 2024 nanti, yakni soliditas. Walau hasil Pilpres 2024 belum berpihak ke PDIP.
