VIVAnews - Rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ditargetkan akan selesai awal tahun depan.
Pernyataan itu diungkapkan Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Supriadi Priatna, dalam jumpa pers "Market Sounding Indonesia Batch IV Toll Road Project" di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2008.
Menurut Dedy, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, perpres menjadi salah satu tantangan jalannya tender. "Proyek jalan tol misalnya, jika yang lolos prakualifikasi hanya dua, maka tender tidak bisa dilanjutkan," jelasnya.
Dia mengakui, tujuan dari perpres tersebut sebenarnya baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan tender tol, menjadi kendala. "Untuk itu akan direvisi," ujar Dedy.
Dedy mencontohkan, dalam pelaksanaan proyek tol yang dimulai sejak 2005, Departemen Pekerjaan Umum mempunyai program jalan tol sepanjang 1,951 kilometer dengan nilai US$11,5 miliar. Namun, dalam pelaksanaan tender program, semuanya tidak memuaskan.
"Batch I dengan enam jalan tol, hanya empat yang diterima. Batch II tidak ada yang kualifikasi dan Batch III hanya satu. Untuk itu, perpres diusulkan direvisi," jelas dia.
Deddy optimistis, perpres tersebut bisa selesai secepatnya, atau paling lambat terlaksana pada Januari-Februari 2009. Sebab bila tidak, jika peserta tender yang lolos hanya dua, tender tidak bisa dilanjutkan dan proyek jalan tol terbengkalai.
Unik, Pendaftaran Bakal Calon Bupati di Manggarai Serahkan Ayam Jago dan Tuak ke Panitia
Pendaftaran bakal calon kepala daerah (bacakada) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur kental nuansa adat. Menyerahkan sebotol tuak dan ayam jago
