Tak Benar Golput Karena Konflik di Partai

VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, berpendapat tak perlu fatwa haram untuk golongan putih (golput) atau tidak memilih dalam Pemilu. Namun Mahfudz menyayangkan, imbauan golput itu muncul karena konflik internal sebuah partai.

"Kalau saya sih berpandangan tidak perlu fatwa haram Golput. Paling tidak anjuran saja. Memilih dan dipilih kan hak politik warga negara yang dijamin Undang-undang. Yang namanya hak itu bukan kewajiban, jadi boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan," kata Mahfudz kepada VIVAnews, Senin, 15 Desember 2008.

Namun pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, yang meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengharamkan golput perlu dilihat lebih jauh. Menurut Mahfudz yang juga salah satu ketua dalam Tim Pemenangan Pemilu PKS itu, Hidayat melihat Pemilu 2009 sangat penting sehingga warga negara dianjurkan untuk memilih. "Karena kita butuh stabilitas politik, legitimasi pemilu yang kuat dan kemunculan pemimpin yang betul-betul merepresentasikan sebagian besar masyarakat," kata Mahfudz.

Namun anjuran memilih itu jadi terganggu dengan munculnya pernyataan seorang tokoh nasional yang menganjurkan golput. "Dan anjuran golput itu karena konflik internal partai. Ini kan tidak lucu," kata alumnus Universitas Indonesia itu.

Berdasarkan survei, ada kecenderungan angka golput meningkat dalam Pemilu nanti menjadi sekitar 30-40 persen. Apabila krisis keuangan berlanjut dan pemerintah tak bisa mengatasi, maka angka golput diperkirakan bisa lebih meningkat lagi karena banyak orang yang frustasi dan apatis terhadap politik. "Maka ketika yang datang ke bilik suara kurang dari 60 persen, maka siapapun yang tampil sebagai presiden akan dianggap tidak legitimate," ujarnya.

Tokoh yang beberapa waktu lalu mengimbau golput adalah Abdurrahman Wahid. Pernyataan Gus Dur ini diduga dipicu konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa.