- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menerima dengan catatan Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009. Selanjutnya RUU tersebut akan dibahas dalam komisi-komisi di DPR.
"DPR mengesahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2009 untuk selanjutnya dibahas," kata Wakil Ketua DPR Anis Matta dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juli 2010.
Dalam pandangan masing-masing fraksi di DPR, seluruh fraksi umumnya melihat adanya kekurangan yang harus dibenahi pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun lalu.
Juru Bicara Fraksi Partai Hanura Muchtar Ama menilai pemerintah seharusnya melakukan rekonsiliasi keuangan untuk mengetahui jumlah pasti penerimaan keuangan negara. "Sehingga potensi kehilangan uang negara dapat dikurangi," katanya.
Hanura juga meminta pemerintah memperhatikan perbedaaan pencatatan penerimaan pajak antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dengan laporan realisasi APBN 2009.
Sementara itu, Partai Golkar melalui juru bicaranya Yorrys Raweyai memberikan lebih dari 10 catatan terhadap pelaksanaan APBN 2009. Golkar mencatat pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun lalu belum mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan terlihat dari lesunya sektor riil yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah, ujar Yorrys, juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan otoritas monter untuk menjaga jumlah uang beredar dan menjaga harga bahan-bahan pokok dengan mengacu pada target inflasi.
"Dalam hal belanja, pemerintah agar memprioritaskan belanja yang lebih efisien. Sementara soal transfer ke daeraah, pemerintah diminta meninjau formula Dana Alokasi Umum sehingga ketimpangan di daerah dapat diatasi. Pemerintah juga diminta agar tidak kurang membayar ke daerah penghasil," kata Yorris. (hs)