VIVAnews - Pelaksana Tugas Menteri Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengemukakan masalah pemisahan (spin off) bisnis Indosat setelah diakuisisi oleh Qatar Telecom perlu diklarifikasi.
"Sebab, pemegang saham Indosat bingung," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2008.
Dia menjelaskan, Indosat memang memiliki dua divisi, yakni saluran telepon tetap dan telepon bergerak. Jika kepemilkan di dua divisi ini dianggap melanggar aturan Daftar Negatif Investasi (DNI), maka menurut dia, DNI-nya yang harus diklarifikasi.
Sri Mulyani menekankan bila mengacu pada aturan yang lama, pemegang saham memang boleh memiliki 90 persen saham. Kemudian muncul angka dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bahwa Qtel boleh memiliki 49 persen saham.
Setelah dibahas oleh pemerintah, pemerintah kemudian memberikan interpretasi peraturan yang lebih tinggi mengacu pada aturan Daftar Negatif Investasi. Berdasarkan aturan DNI tersebut, Qtel boleh memiliki 65 persen saham. "Jadi, bukan 90 persen."
Pada pertengahan 2008, perusahaan telekomunikasi dari Timur Tengah itu telah membeli saham STT di Indosat sebanyak 40,8 persen senilai US$ 1,8 miliar.
Kemudian, Qtel berniat menambah saham di Indosat melalui penawaran tender hingga 24 persen. Namun, niat Qtel terganjal oleh aturan DNI yang membatasi kepemilikan asing.
Belakangan, Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh memberikan izin kepada Qtel menguasai saham Indosat hingga 65 persen. Namun, M Nuh meminta Qtel harus melepas divisi saluran telepon tetap sehingga polemik pun berkelanjutan.
Politisi Demokrat Debby Kurniawan Daftar Jadi Bacabup Lamongan ke PKB, Ini Alasannya
Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat Debby Kurniawan resmi mendaftar Bakal Calon Bupati (Bacabup) Lamongan 2024-2029 ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Lamongan.
