VIVAnews – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di DPR mengkhawatirkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi pada siding paripurna 24 Oktober 2008 mendatang. Pasalnya, beberapa materi RUU tersebut dinilai sumir dan belum jelas.
Anggota Panitia Kerja RUU Pornografi dari FPDIP Wilachandra dan Eva K Sundari dalam jumpa pers di DPR mengaku khawatir jika penyelesaian RUU ini dilakukan dengan cara voting. “Anggota FPDIP hanya 4 sampai 5 orang, karena FPDIP berjuang sendirian,” katanya.
Menurut Eva K Sundari ada empat poin yang dipegang FPDIP dalam pembahasan RUU ini. Pertama, meluruskan agar paradigma dalam penyusunan RUU Pornografi konsisten dan tegas. Kedua, pornografi harus dilihat sebagai tindak criminal, bukan isu akhlak atau moralitas. “Karena kalau yang dilihat moralitas akan membawa problem pada penyusunan pasal-pasalnya untuk menjadi hukum positif, risikonya bisa terjadi multitafsir dan sujektivitas dalam penafsiran pasalnya,” kata Eva K Sundari.
Untuk itu menurutnya, yang ketiga, dalam menyusun definisi jangan sampai mengatur perilaku dan membatasi seksualitas orang. “Jadi kita berharap prinsip-prinsip dalam pengaturan pidana yang diambil tidak ada upaya untuk menyelundupkan pornoaksi ke dalam RUU Pornografi. Maka yang penting jangan sampai mengkriminailisasi korban karena struktur patriaki yang ada di masyarakat,” katanya.
Menurut Eva, keempat, perempuan dan anak yang sebenarnya komoditas dalam pornografi jangan sampai dihukum lagi . Dicontohkannya, dalam kasus paedofilia, trafficking dan prostitusi, perempuan dan anak-anak tidak dalam posisi memilih tetapi terjebak karena mereka korban jangan sampai dikenali pasal kriminal lagi.
Korban Bom Bali 2002: Bali Aman untuk Penyelenggaraan Event-Event Besar
Dirinya menjelaskan sebagian besar penduduk Bali bekerja pada sektor pariwisata, sehingga dengan adanya event-event besar di pulau dewata dapat meningkatkan kepercayaan.
