- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Anggota Komisi III bidang Hukum DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan 'hilangnya' nama perusahaan Freeport dari daftar 'pasien' Gayus Tambunan. Dari daftar lama 149 perusahaan dan 151 perusahaan yang terkini, tidak ada nama Freeport.
"Oleh karena itu, saya menuntut Kementerian Keuangan cq Ditjen Pajak untuk menjelaskan hilangnya nama Freeport dari daftar perusahaan yang diungkapkan oleh Gayus Tambunan," kata Bambang Soesatyo di gedung parlemen, Jakarta, Selasa 18 Januari 2011.
Menurut Bambang, aksi mafia pajak ini sudah keterlaluan. Bambang menduga, ada oknum di Direktorat Jenderal Pajak yang telah menghilangkan identitas perusahaan tambang raksasa di Papua itu.
"Nama Freeport semula masuk dalam daftar perusahaan yang ditangani Gayus. Namun ketika Polri mengonfirmasi ke Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak menyerahkan daftar baru yang tidak mencantumkan identitas Freeport," tanya politisi Golkar ini.
Maka itu, Bambang mendesak Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk memberikan penjelasan atas dugaan hilangnya nama Freeport dari daftar 'pasien' Gayus. Penjelasan terbuka dari Kementerian Keuangan amat diperlukan guna mencegah spekulasi atau dugaan yang bukan-bukan.
"Harus disadari bahwa mafia pajak telah membakar emosi publik. Karena itu, upaya oknum birokrat menutup-nutupi atau melindungi pelaku penggelapan pajak harus ditindak tegas," tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.
Bambang menjelaskan, polisi sudah mengajukan nama-nama lengkap perusahaan yang langsung dan tidak langsung diperiksa Gayus. Sebanyak 44 perusahaan langsung diperiksa Gayus, dari total keseluruhan 149 perusahaan. "Saat pemeriksaan itu ada nama Freeport, tapi tiba-tiba tidak ada," tanya Bambang.
Maka itu, Panitia Kerja Anti-Mafia Pajak akan memasukkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang akan dimintai keterangan.
Hingga kini, juru bicara Direktorat Jenderal Pajak M Iqbal Alamsjah belum bisa dikonfirmasi. Nomor telepon selular dan pesan singkat yang dikirim juga belum direspons. (umi)
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
