VIVAnews – Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Izzul Muslimin, mengatakan Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur kampanye partai politik di media massa masih menimbulkan wilayah abu-abu (gray area).
“Kebetulan di daerah abu-abu itu tidak ada aturan.Wilayah yang terus terang menyulitkan kami,” kata Izzul dalam diskusi sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2008 yang diadakan stasiun Antv di Jakarta, Rabu 7 Januari 2009 malam.
Izul menyontohkan seorang pimpinan partai politik yang juga duduk di pemerintahan. Tokoh itu, kata Izzul, sering membuat program acara pemerintah yang menarik bagi media televisi sehingga selalu diliput.
Kasus seperti itu, kata Izzul, sulit dibuktikan pelanggarannya. Sebab, unsur melanggar seperti yang tercantum di UU Pemilu tidak nampak di sana. Menurut Izzul, syarat kegiatan dikatakan melanggar bila di acara itu ikut dipamerkan atribut-atribut partai dan disampaikan visi dan misi partai.
“Atau misalnya kasus di pemilihan gubernur Jawa Barat. Dede Yusuf sering tampil di iklan Bodrex menjelang pemilihan,” kata Izzul. “Kasus itu sulit dibuktikan pelanggarannya.”
Izzul menilai UU Pemilu terlalu rinci mengatur pelanggaran kontestan pemilu sehingga ikut menyulitkan KPI menindak mereka.
Karena terdapat wilayah abu-abu, Izzul mengimbau peran media massa, terutama media televisi, untuk meningkatkan kualitas berita.
Prinsipnya, kata Izzul, memberitakan pemilu harus mengedepankan pendidikan bagi pemilih. Masyarakat, kata dia, diberitahu alasan memilih partai politik, calon presiden, calon wakil presiden serta calon anggota legislatif.
Ingin Duet Lagi di Pilkada Jatim, Khofifah Akui Merasa Nyaman dan Produktif bersama Emil
Khofifah Indar Parawansa mengakui merasa nyaman dan produktif bersama Emil Elestianto Dardak sehingga dia memohon doa restu untuk kembali berproses dalam Pilkada Jatim.
