- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Indonesia Corruption Watch akhirnya mendapatkan data hasil studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Namun ICW belum memperoleh data anggaran dan penggunaannya.
"Kami sudah mengantongi laporan data studi banding. Soal data anggaran masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan," ujar peneliti ICW Abdullah Dahlan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.
Abdullah mendapatkan data studi banding tersebut dari Pejabat Pelaporan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR pagi ini. Pertemuan tersebut dimediasi oleh Komisi Informasi Pusat setelah ICW mengadukan Setjen DPR kepada KIP karena tidak memberikan data yang diminta terkait studi banding dan anggarannya.
Ketua PPID Sekretariat Jenderal DPR Helmizar menyatakan bahwa Setjen DPR bukannya menolak untuk memberikan data tersebut, namun faktor internal dalam pengumpulan data menyebabkan data yang diminta ICW tersebut baru dapat diberikan hari ini. "Setjen memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan ICW. Keterlambatan kami karena ada aturan yang harus dipenuhi," kata Helmizar.
Abdullah menjelaskan, ICW sebenarnya telah meminta data studi banding DPR tersebut kepada Setjen sejak 23 November 2010 lalu. Tetapi karena tak mendapat respons, ICW pun kemudian meminta bantuan KIP untuk memediasi persoalan tersebut.
Abdullah menjelaskan data studi banding yang telah dikantongi ICW kini antara lain kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga ke Prancis, kunjungan Badan Kehormatan ke Yunani, kunjungan Komisi X ke Afrika Selatan, kunjungan Komisi III ke Inggris, dan studi banding Komisi IV ke Belanda.
ICW berharap untuk selanjutnya Setjen DPR dapat terus membangun akuntabilitas dengan cara mempublikasikan informasi secara transparan kepada publik. Hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Jadi tanpa diminta pun harusnya bisa langsung dipublikasikan," kata Abdullah.
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
