VIVAnews – Dewan Perwakilan Rakyat menggagas pertemuan dengan pemerintah. Tujuannya mematangkan persiapan pemilihan umum dan menindaklanjuti perubahan pasal yang tercantum di Undang-undang Pemilihan Umum.
“Seperti perubahan pasal yang mengatur penandaan surat suara,” kata Agung di parlemen Senayan, Selasa 13 Januari 2009.
Agung mengatakan perubahan pemberian tanda di kertas suara itu, dianggap sejumlah kalangan berpotensi mengundang kesalahan. Bila perubahan itu tetap dilaksanakan, kata dia, maka diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
“Sebelum mengarah ke sana (penerbitan Perpu), DPR dalam waktu dekat akan rapat dulu dengan Presiden khusus mengenai masalah pemilu,” kata Agung. “Termasuk penandaan dan yang selama ini banyak dikhawatirkan seperti kinerja KPU dan sosialisasi Pemilu.”
Pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sehingga apapun yang diterbitkan pemerintah tetap mempertimbangkan aspirasi dari partai.
Rapat konsultasi dengan pemerintah itu diharapkan terealisasi Januari ini. Pertemuan ini digagas untuk menindaklanjuti pertemuan konsultasi kedua lembaga sebelumnya yaitu 27 Desember 2008 di Istana Negara.
Cak Imin Akui Masih Bawa Misi Perubahan: Kalau Enggak Ada, Collaps Kita
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku masih membawa misi perubahan. Walau mereka mendukung pemerintaha Prabowo-Gibran nanti.
