VIVAnews – Kepolisian Inggris terus bergerak cepat untuk mengamankan pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Seperti dilansir The Telegraph, markas pusat kepolisian London, Scotland Yard, menangkap enam orang demonstran yang disinyalir berniat mengacaukan pernikahan kerajaan. Hal itu merupakan bagian dari tindakan pencegahan terhadap berbagai potensi anarki yang mungkin terjadi.
Keenam orang demonstran itu ditangkap dengan tuduhan mengganggu ketertiban publik. Kepolisian khawatir mereka berencana membuat kekacauan lebih parah lagi pada pernikahan William, Jumat 29 April 2011 ini. Keenamnya bahkan dilarang keras untuk memasuki pusat kota London pada hari pernikahan William.
Total jumlah orang yang dilarang memasuki London pada hari pernikahan kerajaan pun meningkat menjadi 68 orang. Sumber dalam Scotland Yard mengatakan, mereka berencana melakukan sejumlah penangkapan lain pada beberapa hari ke depan, untuk meminimalisir potensi kerusuhan pada hari bersejarah William dan Kate Middleton.
Sementara itu, kepolisian London juga mengumumkan bahwa mereka menolak memberikan izin bagi kelompok ekstrimis ‘Muslims Against Crusades’ (Muslim Menentang Perang Salib) yang ingin berdemonstrasi selama pernikahan William berlangsung. ‘Muslims Against Crusades’ berniat untuk melancarkan aksi demonstrasi di luar Westminster Abbey – lokasi pernikahan William.
Scotland Yard mengimbau publik untuk menjadi ‘mata dan telinga’ bagi kepolisian. Mereka diminta melapor kepada polisi jika melihat atau mencurigai potensi kerusuhan. “Bila Anda melihat apapun atau siapapun di tengah keramaian yang bertingkah mendurigakan, tolong perhatikan dan laporkan kepada petugas kami,” kata Lynne Owens dari pihak kepolisian.
“Kami ingin menegaskan bahwa kami ingin (acara pernikahan William) berjalan aman dan bahagia. Kami akan bertindak tegas dan cepat terhadap siapapun yang terlibat aktivitas kriminal,” tandasnya. (eh)
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
