- VIVAnews/Hadi Suprapto
VIVAnews - Walau semula ditentang berbagai pihak, Pemerintah Indonesia akhirnya resmi memiliki 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara setelah ditandatanganinya perjanjian jual-beli saham divestasi antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Newmont.
Penandatangan perjanjian jual beli saham divestasi itu dilakukan lalu oleh Kepala PIP Soritaon dengan Direktur Utama Newmont Martiono, Vice President and Deputy General Newmont Mining Corporation Blake Rhodes, dan Vice President Newmont Mining Cooperation Toru Tokuhisa disaksikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 6 Mei 2011.
"Pemerintah masuk di 7 persen untuk mengembangkan Newmont menjadi perusahaan kelas dunia, kita akan jaga perusahaan ini menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan berusaha memberikan nilai tambah yang baik untuk Indonesia," kata Agus Martowardojo di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta.
Dalam transaksi kali ini, pemerintah Indonesia membeli saham divestasi tahun 2010 tersebut dengan nilai US$246,8 juta. Harga tersebut lebih rendah dari penawaran yang semula diajukan Newmont sebesar US$271 juta.
Keberhasilan PIP membeli saham lebih murah itu, kata Menkeu, dikarenakan pihak penjual dan pembeli mampu bernegosiasi dengan mulus.
Pada transaksi pembelian saham ini, pemerintah memastikan bahwa seluruh dana berasal dari kas PIP sehingga tidak akan ada pinjaman dari pihak luar ataupun kerjasama dengan perusahaan lain.
Usai memastikan pembelian saham divestasi Newmont ini, Menkeu berharap memiliki kesempatan menempatkan wakilnya di jajaran komisaris. Wakil pemerintah ini akan bertugas untuk mengawasi direksi sehingga semua prinsip good governance dapat dijalankan.
Dengan masuknya pemerintah Indonesia sebagai pemegang 7 persen saham Newmont, kini perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut secara tidak langsung telah menjadi perusahaan nasional. Itu karena sebanyak 51 persen saham Newmont sudah terbagi menjadi milik pemodal lokal dari pemerintah dan perusahaan lokal seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendiri.
Newmont telah melepas 44 persen saham divestasi sebelum tahun 2010 dan kini 7 persen dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
"PIP yang menguasai 7 persen saham akan bekerja sama dengan yang paling awal yaitu pemegang saham nasional guna menyamakan visi dan meyakinkan bahwa nanti ke depan visi dari pada pemegang saham nasional adalah mengawal Newmont menjadi perusahaan raksasa," kata Agus.
Seperti diketahui, langkah pemerintah memiliki saham Newmont tidak sepenuhnya mulus. Ketika Kementerian Keuangan memutuskan akan membeli saham perusahaan, ribuan massa yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, berusaha memblokade kegiatan penambangan emas dan tembaga milik PT Newmont Nusa Tenggara Barat, pada pertengahan April 2011.
Massa kalau itu mengaku kecewa atas keputusan pemerintah pusat yang siap membeli sisa saham divestasi Newmont. Tuntutan mereka, sisa saham yang tinggal 7 persen itu dibeli kembali pemerintah daerah, seperti pada divestasi-divestasi sebelumnya. (kd)
Polisi Pengedar Sabu Ditangkap di Mamuju Sulawesi Barat
Polisi di Mamuju Ditangkap karena Residivis Pengedar Sabu
