- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Ini soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang. Akhir Maret lalu 28 anggota Panja RUU itu menggelar rapat dengan Perum Peruri, perusahaan percetakan uang milik negara. Dari Peruri yang hadir dalam pertemuan itu adalah Direktur Utama Junino Jahja dan sekretaris perusahaan Heru Budi. Pertemuan digelar di restoran sebuah hotel di Jakarta.
Selain pertemuan dengan semua anggota Panja, kata Junino kepada VIVAnews.com, ada pertemuan khusus dengan lima anggota Panja. Dalam pertemuan khusus itu yang dibicarakan adalah soal kemungkinan Peruri mendapat kewenangan tunggal mencetak uang. Tapi, kata Junino, "Pembicaraan terhenti setelah saya diketahui pernah bekerja di KPK." Mengapa harus bubar?
Achsanul Qosasih dari Fraksi Demokrat, yang hadir dalam pertemuan khusus itu, menjelaskan bahwa pertemuan itu semata-mata bertujuan untuk merekonfirmasi kepada Dirut Peruri mengenai kesiapan mencetak uang. Karena dalam RUU Mata Uang itu, pencetakan uang harus dilakukan di luar negeri dan oleh BUMN.
"Dalam pembicaraan itu, Pak Junino menyatakan siap melakukan itu (mencetak uang)," kata Achsanul di Gedung DPR, Rabu 18 Mei 2011.
Menurut Achsanul, setelah Junino menyatakan kesiapannya, rapat pun dihentikan. Achsanul membantah rapat dihentikan karena peserta rapat mengetahui bahwa Junino pernah bertugas sebagai Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.
"Tidak benar pembicaraan terhenti karena dia orang KPK. Saya keluar itu karena pembicaraan sudah cukup. Saya dan Edison langsung keluar dari rapat itu," ujarnya.
Achsanul membantah ada deal dengan Junino agar aturan pencetakan uang dilaksanakan oleh Peruri. "Kalau saya mau deal pasal, saya tidak akan ajak kawan-kawan. Saya sendiri saja. Ini kan ramai-ramai," ujarnya.
Edison Betaubun yang juga ikut dalam rapat khsusus itu menambahkan, bahwa dirinya tidak mengenal Junino. Dia pun tidak secara intens mengikuti rapat tersebut. "Saya cuma masuk sebentar, teman-teman sedang diskusi. Saya tidak ngomong, cuma minum air putih sebentar," ujar politisi Partai Golkar itu.
Agung Rai, yang juga ikut dalam rapat itu, menyebutkan bahwa pertemuan itu adalah sebuah pertemuan biasa. "Berita ini kok diangkat. Itu kan pertemuan saat rapat panja," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Junino Jahja mengakui bahwa pertemuan itu memang membicarakan kewenangan pencetakan uang oleh Peruri. Junino tidak mau berkomentar apakah dalam pertemuan itu ada tawar menawar soal kewenangan itu.