Hari Ini, Pemerintah-DPR Bahas RUU Intelijen

Kamis, 19 Mei 2011 - 09:43 WIB

Oleh :

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Sumber :

Antara/ Rosa Panggabean

VIVAnews – Rancangan Undang Undang Intelijen memasuki babak baru. Hari ini, Kamis, 19 Mei 2011, pemerintah dan Komisi I DPR mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU yang selalu menjadi polemik sejak tahun lalu. Dalam pembahasan RUU ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Tim Lintas Departemen Penyusun RUU Intelijen.

Anggota Komisi I yang menangani soal pertahanan keamanan, Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa RUU Intelijen sangat penting untuk membangun sistem intelijen Indonesia yang terstruktur dan koordinatif. “Hal ini urgent melihat posisi Indonesia yang strategis secara geopolitik,” kata Tjahjo kepada VIVAnews.

Posisi strategis Indonesia, ujar Tjahjo, membuat negeri ini rawan terhadap berbagai ancaman kedaulatan secara regional maupun global. “Oleh karena itu dibutuhkan peran intelijen RI yang solid dan terstruktur,” tegasnya. Agenda pembahasan RUU Intelijen hari ini, imbuh Tjahjo, adalah penjelasan pemerintah terkait substansi baru DIM, atau substansi yang hendak dihapus dari RUU ini.

Sekjen PDIP itu mengnaku, masalah krusial soal penyadapan, memang harus diatur secara rinci dan cermat dalam UU ini karena ada hak privasi anggota masyarakat yang harus dihormati. “Tapi ada juga hak aparat intelijen untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang yang teridentifikasi mencurigakan,” jelasnya.

Tjahjo juga menyoroti soal penahanan terhadap seseorang yang dicurigai atau dijadikan saksi. Ia berpendapat, hal ini juga harus diatur secara cermat dalam RUU Intelijen agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang. “Fraksi PDIP akan terus menyerap aspirasi masyarakat dalam membahas DIM RUU ini, dan untuk mencari titik temu bersama pemerintah,” katanya. (kd)