VIVAnews - Pemerintah membentuk satuan tugas yang akan mengejar dan menindak pelaku kejahatan di bidang pasar modal yang bekerja mulai Senin 13 Oktober 2008. Tim penyidik dari kepolisian dan kejaksaan akan siaga mengawal bursa.
Tim dari aparat penegak hukum ini akan membantu penyidik Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). "Karena itu kita undang Jaksa Agung dan Kapolri, untuk mengupdate situasi yang sedang dihadapi dan perkembangan global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2008.
Ini dilakukan supaya proses adjusment yang dilakukan pemerintah tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang sengaja mencari keuntungan. Pemerintah ingin proses berjalan baik tanpa ada pengorbanan besar, kerusakan dan kerugian yang tidak perlu sehingga dibutuhkan law enforcement.
"Jika ada pelanggaran, apakah itu dari pasar, pejabat pemerintah yang melanggar hukum tetap diproses," katanya. Sebelum bursa ditutup pada Rabu lalu, kata Menkeu, beredar pesan singkat yang berisi adanya 30-40 broker yang diduga gagal bayar.
Dengan satuan tugas ini diharapkan penegakan hukum tidak akan memakan waktu lama karena mekanisme yang diambil bersifat instan dan sesegera agar proses penyelidikannya, pengadilan dan hukuman bisa secepat mungkin diputuskan. "Saya ingin mengatakan bahwa Republik Indonesia ini ada yang incharge," ujar Menkeu.
Jaksa Agung Hendarmann Supandji mengatakan pihaknya akan membantu Menkeu. Ia dan aparatnya siap dipanggil. Demikian pula dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan kepolisian siap memback up keputusan pemerintah yang berkaitan dengan kondisi perekonomian.
BRIN Dukung Industri Kendaraan Listrik Nasional Lewat Pameran IEMS 2024, Catat Tanggalnya
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menggelar kick off pameran Indonesia Electric Motor Show 2024 (IEMS 2024). IEMS akan kembali diintegrasikan InaRI Expo 2024.
