- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews – Ketua DPR Marzuki Alie kembali memicu kontroversi dengan mengangkat wacana pembubaran KPK.
Menurut dia, KPK tidak banyak membawa perubahan, lebih banyak melakukan manuver politik ketimbang pemberantasan korupsi, dan beberapa petingginya diduga melanggar kode etik dengan menemui Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, untuk membicarakan suatu kasus.
“Kalau memang terbukti ada pertemuan antara pimpinan KPK dan Nazaruddin, perlu dipikirkan kembali apakah lembaganya perlu dibubarkan. Kalau KPK sebagai lembaga ad hoc kini sudah tidak dipercaya lagi, maka apa gunanya lembaga ini,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 29 Juli 2011 kemarin.
Tak ayal lagi, pernyataan sang Ketua DPR tersebut menuai badai. Sejumlah tokoh ramai-ramai mengkritik Marzuki, tak terkecuali dari kalangan internal DPR sendiri. “Desakan pembubaran KPK adalah pemikiran sesat,” kata anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo, dalam rilisnya, Minggu 31 Juli 2011.
Ketimbang melontarkan pemikiran sesat itu, ujar Bambang, lebih baik DPR berupaya mendorong penguatan kelembagaan KPK. “Untuk menjadikan KPK independen, penguasa dan kekuatan politik harus berhenti mengkooptasi KPK,” tegas Bambang.
Politisi Golkar itu menekankan, selama ini, penyebab utama di balik kegagalan memerang korupsi adalah praktek penegakan hukum yang terlalu tunduk pada dominasi kekuatan politik dan kehendak penguasa.
Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid menyatakan, pernyataan Marzuki soal pembubaran KPK sangat sembrono dan menjatuhkan semangat masyarakat untuk memberantas korupsi. “Rakyat itu maunya justru ada KPK di tiap kecamatan. Tanya saja rakyat satu per satu. Rakyat itu maunya korupsi dibumihanguskan. Ini kok malah minta KPK dibubarkan,” kata Nusron.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana, meminta semua pihak untuk tidak langsung memvonis Marzuki, kolega di Demokrat. Sutan menjelaskan, konteks pernyataan Marzuki tersebut lebih sebagai bentuk keprihatinan Marzuki terhadap kondisi KPK saat ini. “Itu justru bentuk kecintaan beliau kepada KPK,” kata Sutan.
KPK sendiri menyesalkan ucapan Marzuki. “Saya sesalkan pernyataan Ketua DPR. KPK kan sudah bersikap dengan membentuk Komite Etik. Artinya, kami ingin melakukan pembersihan,” tegas Penasehat KPK Said Zainal Abidin.
Ia menjelaskan, Komite Etik kini sedang bekerja untuk mencari tahu benar atau tidaknya soal tudingan Nazaruddin yang menyebut ia bertemu dengan pimpinan KPK.
Sebelumnya, Nazaruddin menyebut Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah, dan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, pernah bertemu dengan dirinya. Chandra telah membantah tuduhan tersebut, sedangkan Ade mengaku pernah bertemu Nazaruddin dua kali, salah satunya didampingi oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi. Chandra, Ade, dan Johan saat ini gugur dalam seleksi kepemimpinan KPK periode mendatang.
Jangan Ragu Masukkan Anak ke PAUD Bun, Ini 5 Manfaat Pentingnya
Pendidikan Usia Dini (PAUD atau Preschool) yang berkualitas tak hanya mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah dasar, tetapi juga membentuk kesejahteraan emosional.
