- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemerintah mengungkapkan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun.
"Jumlah ini naik sebesar Rp123 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya mengenai Rancangan UU tentang APBN 2012 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
SBY melanjutkan, sedangkan belanja negara direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun, atau naik Rp97,7 triliun (7,4 persen) dari pagu belanja negara pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun. "Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, kita akan berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5 persen terhadap PDB," kata dia.
Menurut Presiden, alasan pemerintah meningkatkan pendapatan negara karena mempunyai peran sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan.
Untuk itu, kata SBY, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Peningkatan pendapatan negara adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan," ujarnya.
Dengan komitmen itu, Presiden menambahkan, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah. "Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar Rp140,6 triliun atau sekitar 16 persen dari target APBN-P 2011," kata dia.
Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, menurut SBY, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio meningkat dari 12,2 persen pada 2011 menjadi 12,6 persen pada 2012.
SBY mengakui, makin meningkatnya penerimaan negara dari pajak membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, SBY menuturkan, pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak.
Presiden melanjutkan, dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada September 2011, pemerintah berencana melakukan sensus pajak nasional. "Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan," ujarnya.
Sejalan cara itu, kata SBY, pemerintah akan menyempurnakan pula mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan dan menghindari penyalahgunaan wewenang. "Langkah-langkah itu kita sertai dengan pemberian sanksi yang lebih berat bagi yang melakukan penyelewengan," tuturnya. (art)
Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Tewasnya Anggota Polresta Manado di Mampang Jakarta Selatan
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengaku saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan 13 orang atas tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado.
